Presiden Malawi, Lazarus Chakwera, membubarkan kabinet pemerintahannya pada Senin (24/1) malam waktu setempat. Keputusan ini diambil akibat tiga menterinya didakwa korupsi.
Dilansir Reuters, pembubaran kabinet dilakukan supaya ketiga menteri dan para pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut.
“Saya telah membubarkan seluruh kabinet saya dan berlaku efektif sesegera mungkin, dan seluruh fungsi kabinet dikembalikan ke kantor saya hingga saya mengumumkan kabinet baru dalam dua hari ke depan,” kata Chakwera dalam pidato kenegaraan, dikutip dari AFP.
Tiga menteri kabinet yang dimaksud meliputi Menteri Pertanahan, Perumahan, dan Pembangunan Kota Kezzie Msukwa; Menteri Ketenagakerjaa Ken Kandodo; dan Menteri Energi Newton Kambala.
Msukwa dituduh memperoleh untung dari perjanjian tanah yang melibatkan pengusaha Malawi di Inggris. Kandodo didakwa menyelewengkan dana COVID-19 negara; dan Kambala dituduh terlibat dalam korupsi perjanjian impor bahan bakar.
Belakangan ini, Presiden Chakwera kerap menghadapi perlawanan dari dalam koalisi pemerintahannya, Aliansi Tonse.
Banyak dari anggota koalisi yang menuding partai Chakwera—Partai Kongres Malawi (MCP)—dipenuhi korupsi dan nepotisme.
Keputusan pembubaran kabinet ini diambil tak lama setelah tiga eks pejabat dari Partai Progresif Demokratik Malawi ditangkap atas tuduhan korupsi.
Eks Menteri Keuangan Malawi dan eks Gubernur Bank Sentral Malawi termasuk dari tiga eks pejabat yang didakwa korupsi. Keduanya digadang-gadang menjadi lawan Chakwera dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 2025.
Malawi merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Hampir 75% dari populasinya berpenghasilan di bawah USD 2 (setara dengan Rp 28,7 ribu) dalam sehari.
Negara di wilayah selatan Afrika ini juga merupakan salah satu negara terkecil di benua ini. Malawi kerap kali dihantam banjir, kekeringan, dan hama yang merusak panen warga.
Keadaan diperburuk dengan pandemi COVID-19, yang menyebabkan 15% dari populasi membutuhkan bantuan makanan.
Editor: Aron
Sumber: kumparan