Dipilihnya Kepulauan Riau sebagai lokasi kunjungan kerja sekaligus lokasi Kegiatan Tim Kerja Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan sangat diapresiasi Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad. Menurut Gubernur Ansar, UU tentang kelautan sangat berkolerasi dengan keadaan geografis Kepri.
“Karena Kepri merupakan provinsi maritim, sehingga materi pembahasan dalam raker ini sangat penting dan urgent dalam menyempurnakan tugas dan fungsi kita bersama selaku stakeholder,” kata Gubernur Ansar pada Rapat Kerja Tim Kerja Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan di Aula Makogabwilhan 1, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/1/2022).
Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono ini mengambil tema “Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut Melalui Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.”
Raker dihadiri oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Waka PPPU DPD RI Angelius Wake Kako, Waka Komite I DPD RI Filep Wamafma, Waka Komite II DPD RI Lukky Semen, anggota DPD RI Dapil Kepri, Kabakamla RI diwakili Sestama Bakamla Laksda S. Irawan, Menkopolhukam RI diwakili Mayjen TNI Hilman Hadi.
Hadir pula Forkopimda Kepri diantaranya Pangkogabwilhan I diwakili Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kajati Kepri Hari Setiono, Danlantamal IV Laksma TNI Dwika Tjahtja Setiawan, Ka Zona Kamla Maritim Barat Laksma TNI Hadi Pranoto, Ketua DPRD Kepri diwakili Wakil Ketua III DPRD Tengku Afrizal Dahlan, Danlanud RHF Kol. Pnb. A. Donie P, Kapolda Kepri diwakili Irwasda Rudy Syafirudin, Kabinda diwakili Korwil I Binda Kepri, dan Danrem 033/WP diwakili Kasilog Kol. Endro Pranoto.
Gubernur Ansar pada kesempatan itu juga menyampaikan Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan akan mengoptimalisasi kedaulatan maritim yang Indonesia miliki. Di dalamnya akan mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder ke depan agar lebih efektif.
“Selain pengamatan kedaulatan yang menjadi perhatian sungguh-sungguh, juga dapat memberi kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang mengandalkan sektor kelautan,” ucap Gubernur.
Gubernur Ansar juga berbicara mengenai wawasan kebangsaan yang juga menjadi agenda acara tersebut. Ia mengajak semua untuk tetap waspada agar nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak memudar.
“Founding father sangat menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga, dipelihara, dan dihormati dengan tentunya konsensus bangsa. Maka transformasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut memaparkan potensi-potensi ancaman kedaulatan dari negara-negara adidaya. Bukan hanya masalah keamanan, namun ada kepentingan ekonomi di situ.
“Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera. Secara geopolitik Indonesia pantas diperebutkan secara politik, ekonomi, dan keamanan. Tidak ada cara selain tiga aspek tersebut diperkuat,” kata Nono.
Nono juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sudah terkurung dalam posisi gelar militer negara-negara besar. Namun sampai saat ini masih tenang-tenang saja.
“Tidak salah Indonesia didaulat sebagai poros maritim dunia, untuk itu harus kita bangun kekuatan maritim. Kalau tidak Indonesia akan menjadi bulan-bulanan kekuatan besar dunia,” katanya. (Advertorial)
