Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) mengunjungi Pulau Karang Singa, Kamis (13/1/2022).

Kegiatan kunjungan ke Pulau Karang Singa ini di kordinatori oleh zona keamanan laut (Kamla) Maritim Barat. Rombongan menggunakan KN Nipah dari pelabuhan Batuampar Batam dengan jarang tempuh sekitar 2 jam, atau 4 jam untuk pergi hingga kembali lagi ke titik keberangkatan.

Pulau Karang Singa merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau. Pulau ini berada di posisi berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura dan kerap diklaim Malaysia menjadi bagian dari negaranya.

Kunjungan Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad serta FKPD ini sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan NKRI, pemerintah pusat akan membangun mercusuar di tahun 2022 ini dan sekaligus helipad. Langkah ini untuk mengantisipasi pulau ini diklaim lagi oleh Malaysia.

Mendagri Tito Karnavian usai mengunjungi pulau Karang Singa mengatakan bahwa kunjungannya merupakan dari upaya mengamankan wilayah kedaulatan NKRI.

“Kita ini, Kepri, berada di jalur wilayah terpenting di Indonesia. Berbatasan langsung dengan jalur perdagangan dunia. Jalur yang menghuhungkan Asia, Amerika, Australia dan sebagainya. Hanya ada 3 negara yang berada di selat Malaka, yakni Malaysia, Indonesia dan Singapura, kita yang terbesar,” kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini.

Tito juga menegaskan jika yang dia lakukan merupakan untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam menjaga aset bangsa, sehingga tidak boleh lengah.

“Kalau kita lengah, nanti barangnya bisa hilang. Makanya kita gak boleh lengah. Saya lakukan ini demi kepentingan bangsa Indonesia,” ucap Tito.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berharap dengan kehadiran Mendagri ini akan membawa semangat dan keyakinan masyarakat Kepri, dalam menjaga kedaulatan bangsa terutama menjaga aset-aset negara yang berada di Kepri.

“Pemerintah pusat tahun ini akan membangun suar dan halipad di Pulau Karang Singa. Itu artinya pemerintah pusat sudah meyakinkan kita semua masyarakat Kepri, bahwa pulau tersebut memang bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak ada negara manapun yang bisa mengklaim sebagai miliknya,” kata Gubernur Ansar.

Editor: PARNA