Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan bahwa saat ini pihaknya memerlukan Whole Genome Sequencing (WGS), guna mencegah masuknya varian baru Covid-19.

Ansar menuturkan, pentingnya keberadaan alat ini, sebagai salah satu langkah pendeteksi dini bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia melalui Batam sebagai salah satu pintu masuk.

“Tidak hanya itu, alat ini juga diperlukan saat Batam menerima PMI yang kembali ke Indonesia melalui Batam,” tegasnya, Kamis (13/1/2022).

Untuk, itu pihaknya meminta Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI, agar Kepri mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kita minta difasilitasi di BTKL labor Kemenkes yang ada di Batam supaya dilengkapi dengan tes Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mengantisipasi opuntion varian dari pemerintah. Supaya cepat terdeteksi kalau ada varian-varian baru,” lanjutnya.

Ansar mengakui, hasil sampel yang dikirimkan ke Litbang Kemenkes terkait varian baru COVID-19 hasilnya selalu lambat, seperti sampel untuk mendeteksi varian Omicron.

“Selama ini kita kirim sampel ke litbang kemenkes dua bulan satu bulan baru datang hasilnya, sampai varian itu hilang baru keluar. Kita minta di Kepri ada alat itu,” katanya.

Meski begitu, sampel yang dikirimkan tersebut sampai saat ini tidak ada varian baru Omicron.

Selain WGS, Ansar juga meminta agar Kepri difasilitasi alat Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi tes PCR agar lebih cepat.

“Agar tugas kita juga ringan,” katanya.

Tidak hanya itu, saat ini Pemprov Kepri diakuinya tengah melobi Pemerintah Pusat terkait pemulangan PMI melalui wilayah Kepri.

Hal ini diutarakannya, mengingat saat ini Kepri hanya memanfaatkan Batam sebagai satu-satunya pintu masuk.

Namun hal ini, tidak didukung dengan fasilitas yang dapat menampung keseluruhan PMI yang datang setiap harinya.

“Lokasi karantina sementara di Batam semakin menipis, dengan waktu karantina yang memakan waktu seminggu sebelum PMI kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara satu hari bisa masuk dua kapal pengangkut PMI, dengan estimasi bisa sampai ratusan orang,” terangnya.

Untuk itu, Ansar juga menegaskan agar Pemerintah Pusat dapat membuka pintu masuk lain, dalam memfasilitasi para PMI yang kembali dari Malaysia dan Singapura.

“Kalau memang tetap seperti ini, pilihan ada dua. Satu kapal yang masuk setiap hari harusnya satu saja, atau dibuka Dumai sebagai salah satu pintu masuk lain,” tegasnya. (Advertorial)