Usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, atau di awal tahun 2022 ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat peryataan pers melalui chanel YouTube nya bahwa kasus Covid-19 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Berawal dari dua kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus. Alhasil kasus covid19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
Mencermati pernyataan pihak BNPB ini, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung memberikan pernyataan jika kasus baru Covid-19 yang dibacakan BNPB tersebut memang terjadi di Kepri. Namun yang tertular bukan masyarakat Kepri, melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air melalui jalur yang ada di Kepri seperti Batam, Tanjungpinang dan Karimun.
“Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular,” ujar Ansar, Kamis (6/1/2022).
Akhir Desember lalu, kata Ansar, pihaknya sudah berkoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19.
“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Gubernur Ansar.
Menanggapi data BNPB tersebut, Gubernur Ansar yakin jika yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.
“Sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antobodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen,” ungkap Ansar.
“Itu artinya, masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus Covid-19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tambahnya.
Gubernur Kepri mengaku merasa perlu mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember lalu. Dengan tujuan utama meminta agar ada pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus Covid-19.
Sebab, jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu saja kasus Covid-19 tidak akan pernah habis. Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalulintas keluar dan masuknya para PMI.
Menurut Ansar, Pemprov Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.
Terbaru, Pemprov Kepri kini tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.
Gubernur berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita yakin pemerintah pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar.
Ansar juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kepri M. Bisri melakukan koordinasi kepada pihak BNPB terkait peryataan pers yang surah terlanjur beredar di YouTube.
Dalam pertemuan tersebut juru bicara sekaligus tim pakar Covid-19 BNPB, Prof. Dr. Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengaku jika penambahan kasus di Kepri berasal dari PMI bukan masyarakat asliKepri.
“Intinya pihak BNPB mengakui jika mereka salah membaca data. Mereka tahu (Kepri) kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya, bahkan hampir tidak ada kasus sama sekali,” kata Bisri. (Advertorial)
