Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad menerima LHP BPK RI Perwakilan Kepri semester II  Tahun Anggaran 2021.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H.Ansar Ahmad menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kepri semester II  Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Masmudi.

Pada kesempatan tersebut hasil laporan juga diserahkan untuk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kabupaten Karimun, KPU dan Banwaslu Kepri.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kepri  mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan dan jajaran atas bantuan dan kerjasama yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan tematiknya terkait program prioritas nasional dengan tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan terhadap target capaian nasional pada pemerintahan daerah se-Provinsi Kepri,” kata Ansar.

“Catatan-catatan dari BPK Kepri ini, akan menjadi perhatian kami ke depannya untuk kerja yang lebih baik,” tambahnya.

Penyerahan hasil laporan BPK perwakilan Kepri tersebut diselenggarakan di Gedung BPK RI Perwakilan Kepri, Batam, Jumat (24/12/2021).

Hadir juga Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Walikota Tanjungpinang Rahma, Wakil Bupati Kabupaten Karimun H.Anwar Hasyim, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Ketua KPU Kepri Sriwati, Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papena.

Dari hasil laporan BPK RI tersebut, juga disampaikan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan program prioritas nasional tersebut.

Gubernur Ansar meminta atensi penuh dari seluruh pimpinan daerah agar mengambil kebijakan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK RI.

“Saya juga instruksikan kepada seluruh kepala OPD Kepri untuk segera menyusun strategi dan berkoordinasi dengan lebih intens dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada saya,” ucap Ansar.

Untuk Pemprov Kepri, Kepala BPK RI  Perwakilan Kepri Masmudi menyerahkan  LHP Kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester 1 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Juga LHP kinerja atas upaya vaksinasi Covid-19.

Untuk Pemko Tanjungpinang diserahkan LHP  kinerja atas efektifitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian Fiskal daerah.

Bagi Pemko Batam diserahkan LHP  kinerja atas upaya pemda dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal  dan LHP kinerja upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Untuk Kabupaten Karimun LHP atas kepatuhan atas belanja daerah. Bintan Kepatuhan Atas Pengelolaan bantuan sosial melalui data bantuan langsung (BLT).

Terakhir, LHP kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pilkada serentak pada KPU dan  Bawaslu Kepri, Batam dan Bintan.

Editor: PARNA