Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki sistem birokrasi yang ruwet sehingga mempersulit pihak yang ingin berinvestasi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pengarahan kepada Komisaris dan Direksi Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Selasa (16/11/2021) lalu.

“Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri, dan banyak sekali. Tapi, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri,” kata Jokowi.

Ia juga mengaku bahwa dirinya kadang ingin marah karena sejumlah program atau proyek ditangani dengan lambat. Sehingga, dia minta komisaris dan direksi Pertamina dan PLN untuk melakukan perbaikan.

“Terus saya ini orang lapangan, saya kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi sulit dilakukan, kok tidak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak, ibu, saudara miliki,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung bahwa keputusan investasi memang ada boleh ada di perusahaan, namun pemerintah juga memiliki strategi dan rencana untuk memajukan negara. Oleh sebab itu kepentingan perusahaan dan negara harus mampu berjalan beriringan.

Sehingga segala risiko dan kalkulasi dalam setiap melihat penugasan itu dibuat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana yang sedang dibangun.

“Sehingga sekali saya sampaikan, menyampaikan resiko-resikonya, menyampaikan konsekuensinya, menyampaikan kalkulasinya, menyampaikan itung itungannya, dalam melihat setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi kesempatan untuk berinvestasi di Pertamina dan PLN terbuka sangat lebar. Dan hal tersebut adalah yang ia dan undang-undang cipta kerja inginkan.

“Kalau saudara-saudara mau membuka, pintunya juga [terbuka] lebar-lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan dan diinginkan oleh undang-undang cipta kerja,” imbuhnya.

Editor: ARON

Sumber: cnnindonesia