Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Kepulauan Riau, Rafki Rasyid melontarkan keluhan mengenai kebijakan karantina terpusat bagi para pekerja namun seluruh biaya ditangguhkan kepada para pengusaha.

Rafki menuturkan bahwa hal ini akan semakin memberatkan perusahaan yang saat ini bertahan di masa pandemi.

Rafki bahkan mengingatkan agar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang akan mempengaruhi sektor investasi di Batam.

“Karena sejak awal presiden sudah menyampaikan bahwa seluruh biaya untuk masyarakat yang positif Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi perlu hati hati kalau ingin menerapkan kebijakan ini dan dibicarakan terlebih dahulu dengan sebagian besar pelaku usaha terutama dengan perusahaan yang jumlah karyawannya banyak,” tegasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/7/2021).

Dalam hal ini, Rafki bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan membahas mengenai kebijakan yang telah diumumkan melalui media massa.

Dimana dalam kebijakan karantina terpusat, Pemko Batam meminta agar untuk sektor pekerja dapat dikarantina di kawasan dormitori atau rusun khusus pekerja.

Serta seluruh biaya selama karantina diwajibkan untuk dipenuhi oleh pihak perusahaan karyawan.

Rafki bahkan mengusulkan, untuk hal ini, lebih baik dilakukan Isolasi Mandiri (Isoman) di kediaman masing-masing, dengan pengawasan penuh dari perangkat RT/RW.

“Kalau memang anggaran pemerintah tidak cukup untuk isolasi mandiri maka lebih baik Isoman di rumah saja. Pemerintah melalui RT dan RW tinggal mengawasi rumah tempat Isoman dan kalau bisa pemerintah menyediakan obat obatan yang dibutuhkan seperti yang dilakukan di Jabodetabek,” ungkapnya.

Pemberlakuan biaya karantina terpusat yang akan dikenakan kepada pengusaha, hanya akan membuat pihak pengusaha terutama investor asing memikirkan kembali untuk meneruskan investasi nya di Batam.

Apabila hal ini semakin memburuk, maka akan membuat pihak investor mengambil kebijakan untuk keluar dari Batam, dan akhirnya menimbulkan banyaknya pengangguran.

“Jadi kita berharap Pemko Batam mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan sebaiknya dibicarakan secara luas dengan para pelaku usaha di Batam,” tegasnya kembali.

Editor: WIL