KPK kembali menggelar pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Kali ini, pembekalan diberikan kepada pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta istri mereka.
“Program PAKU ini pendidikan antikorupsi bagi penyelenggara negara kita mengundang 10 kementerian sampai Desember ini, kementerian KKP ini yang kedua, setelah sebelumnya ESDM, karena pertama dan kedua kita fokus terkait Sumber Daya Alam,” kata Wakil Ketua KPK Alex dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (9/6).
Dalam pembekalan tersebut, KPK juga melibatkan para istri dari penyelenggara negara itu. Harapannya, pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga.
“Dalam pembekalan tadi kepada penyelenggara negara hadir pak menteri didampingi seluruh pejabat eselon 1 di KKP beserta pasangannya. Kenapa kami di KPK mengundang, kalau pejabatnya bapak-bapak, kita undang ibu-ibunya, karena kami ingin mendorong pencegahan korupsi itu berbasis keluarga,” sambungnya.
Menurut Alex, istri juga memegang peranan penting dalam mencegah korupsi. Hal itu pula yang ditekankan dalam pembekalan tersebut.
“Tadi di akhir acara kita minta pasangan itu memakaikan jaket, ini dipake oleh Pak Irjen Pak Yusuf, dan Pak Menteri. Sambil kita minta pasangan, ibu, membisikkan saat mengenakan jaket itu, supaya ngomong, ‘Pak, jangan korupsi, ya, inget keluarga di rumah. Beri contoh yamg baik untuk anak-anak’,” papar Alex.
“Kurang lebih tadi sambil mengenakan jaket ke pejabat negara, kita minta pasangannya membisikkan itu, tujuannya apa? supaya pejabat negara itu mengingat ketika melaksanakan tugas itu jangan sampai melakukan hal-hal tercela yang berujung pada tindak pidana korupsi misalnya atau tindak pidana lain,” imbuh dia.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Inspektur Jenderal Muhammad Yusuf, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut merangkap Plt Dirjen Perikanan Budidaya TB. Haeru Rahayu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP) Rina beserta pasangan masing-masing.
Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata didampingi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana beserta jajaran.
Dalam keterangannya, KPK dan KKP menyatakan telah berkolaborasi dalam sejumlah agenda pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. Pada 2015, KPK bersama-sama KKP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, khususnya sektor Kelautan, tidak lama setelah KPK merilis hasil kajian sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan.
Kajian mencakup aspek regulasi, ketatalaksanaan dan kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan sejumlah permasalahan di sektor kelautan. Antara lain permasalahan terkait penetapan batas wilayah laut, penataan ruang laut, hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di dalamnya.
KPK juga semakin menaruh perhatian paska penetapan tersangka terhadap Menteri KKP terdahulu terkait dugaan suap benur atau benih lobster dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.
Sementara, Wahyu Sakti Trenggono menilai positif program tersebut. Ia menyarankan pertemuan macam itu tidak hanya dilakukan sekali saja.
“Ini upaya luar biasa dan bagus, sering silaturahmi dan bertemu lalu dilengkapi dengan pembekalan. Pembekalan ini memang tidak bisa sekali, kalau menurut pandangan saya, setiap periode barang kali, atau setahun sekali kita harus ada pertemuan dengan pimpinan dan seluruh anggota pimpinannya juga untuk kemudian kita saling diskusi,” ucapnya.
“Karena banyak hal temuan di lapangan yang kita lakukan itu harus kita diskusikan agar kita tidak tergoda dan menyimpang,” sambungnya.
Senada, istri Wahyu Sakti, Ernawati menyatakan kegiatan ini sangat baik. Ia menyatakan akan mendukung program ini dan mendampingi suami untuk terhindar dari korupsi.
“Saya sangat mendukung kegiatan KPK ini, dalam rangka pembangunan integrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara. Kami sebagai pendamping suami yang juga sebagai menteri KKP, akan selalu mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas negara,” pungkasnya.
Editor : Aron
Sumber : kumparan
