Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Pembahasan mengenai vaksin Gotong Royong bagi para pekerja di sektor industri bagi Kota Batam, Kepulauan Riau dinilai masih belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengaku tengah meminta tambahan kuota vaksin kepada Pemerintah Provinsi yang nantinya ditujukan bagi para pekerja sektor industri.

“Apabila stok nya sudah ada, maka mereka (pekerja) akan kita vaksinasi dan itu tidak akan dipungut biaya apapun. Tentu saja itu berbeda dengan program vaksin gotong royong yang telah diketahui sebelumnya,” papar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Gedung Pemko Batam, Kamis (10/6/2021).

Ide ini sendiri, diakuinya telah disampaikan langsung ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan telah mendapat persetujuan.

Namun saat ini, pihaknya harus memikirkan mengenai pembagian dari jumlah kuota yang diberikan, dengan tenaga kerja yang akan mendapatkan vaksinasi.

Senada dengan hal tersebut, Amsakar juga mengingatkan mengenai bantuan tenaga vaksinator yang akan diberikan oleh Gubernur Kepri, selain ketersediaan kuota vaksin bagi para pekerja.

“Kemungkinan tidak bisa langsung semua pekerja dapat vaksin. Tergantung kuota yang akan kita dapat nanti. Dan juga bantuan 70 tenaga vaksinator yang dibilang oleh pak Ansar,” terangnya.

Dikarenakan program bagi para pekerja ini masih dalam pembahasan, Amsakar mengaku bahwa saat ini tengah ada pembahasan antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Kesehatan mengenai jadwal pelaksanaan vaksin.

Dimana nantinya, sistem yang akan digunakan tidak berbeda dengan program vaksinasi masal yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum lainnya.

“Sistemnya kita yang akan kesana. Nanti tinggal ditentukan saja kapan dan lokasi titiknya. Serta berapa jumlah pekerja yang akan divaksin di titik yang dimaksud. Untuk itu mereka lagi bahas bagaimana nanti membagi kuota vaksin, kepada para pekerja,” ungkap Amsakar.

Mengenai waktu pelaksanaan, Pemko Batam juga meminta bantuan dari pihak management perusahaan, agar dapat memberikan kelonggaran bagi para pekerja yang telah mendaftar untuk di vaksin nantinya.

Selain bantuan mengenai ketersediaan tempat dan fasilitas, pihaknya juga mengharapkan kebijakan management yang tentunya tidak akan memberatkan pekerja yang telah mendaftar untuk mendapat jatah vaksin.

“Selain meja, kursi, dan bantuan operator nanti. Kita harap management punya kebijakan khusus, apabila nanti pekerja terpaksa meninggalkan pabrik untuk di vaksin,” paparnya.

Editor : WIL