Delapan orang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan menggelar unjuk rasa di pintu gerbang depan pos penjagaan Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak, Senin (7/6/2021).
Mereka menuntut 100 hari kinerja Gubernur Kepri terkait penanganan recovery ekonomi dalam masa pandemi COVID-19.
Dalam orasinya, mereka menilai Gubernur Kepri sebagai wakil pemerintah pusat belum mampu melakukan perubahan-perubahan yang berarti. Padahal, saat kampanye pilkada dulu sang gubernur bersama wakilnya pernah mewacanakan 7 program unggulannya.
Berikut pernyataan sikap HMI dalam evaluasi 100 hari kinerja Gubernur Kepri dalam penanganan pandemi COVID-19 dan strategi pemulihan ekonomi dan kebijakan.
1. Mendesak Pemprov Kepri meningkatkan sarana fasilitas kesehatan guna menunjang penanganan COVID-19.
2. Meminta dan mendesak mengelola dan mentranspransi kepulangan 7.000 PMI di Kepri.
3. Mendesak Pemprov Kepri segera mungkin menghadirkan solusi yang konkrit terhadap pemulihan perekonomian.
4. Mendesak Pemprov Kepri tranparansi labuh jangkar sebagai penunjang PAD kepri.
5. Mendesak Pemprov Kepri mengusut tuntas dan menindak tegas korporasi dan oligarki tambang yang merusak lingkungan di Pemprov Kepri.
6. Merealisasikan 7 program unggulan selama masa kampanye pada waktu lalu.
7. Usut tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah Dispora Kepri yang merugikan keuangan daerah lebih kurang Rp5,6 miliar.
Delapan orang mahasiswa yang melakukan aksi demo tidak dibenarkan memasuki halaman kantor gubernur karena mengingat COVID-19. Pendemo hanya diperbolehkan menyampaikan orasi di depan pintu masuk pos penjagaan.
Kapolsek Bukit Bestari AKP Anak Agung Made Winarta, yang mengawal aksi unjuk rasa ini menyebut pihaknya sudah menyiapkan alat rapid tes bagi 5 orang perwakilan untuk bisa masuk. Namun para pedemo tidak mau dengan alasan mereka datang sudah sesuai protokol kesehatan dengan memakai masker.
“Kita bukan tidak memperbolehkan melakukan orasi di halaman kantor gubernur ini, kita menyarankan untuk melakukan tes rapid yang telah kita sediakan. Tapi para aksi demo menolak,” jelasnya.
Bukan hanya menolak untuk di rapid tes bahkan saat salah seorang Staf Khusus Gubernur Kepri, Eko Sumberyadi hadir untuk mendengarkan orasi dan menyampaikan pendapat serta melakukan diskusi juga ditolak para mahasiswa.
Gubernur Kepri saat ini berada di luar. Aksi demo dibubarkan, dan menyampaikan akan melakukan aksi selanjutnya dan menurunkan masa yang lebih banyak lagi.
Editor : Dwik
