Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak, Senin (12/04/21).
Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang di laksanakan secara berjenjang di dari Desa / kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional. Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan di Prov Kepri terhadap penyusunan RKPD 2022
jumlah peserta ikut baik secara online sebanyak 779 orang dan offline sebanyak 221 orang.
Rangkaian Kegiatan Pra Musrenbang antaranya inputing renja ( rencana kerja ) melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, musrenbang kab/kota, penyusunan awal renja OPD dan rapat pendahuluan RKPD. Tema pembangunan 2022 yakni peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai budaya melayu dan nasional.
Dr Drs H Suhajar Diantoro M,Si Staff Ahli Bidang Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, berdasarkan Nomor 258 UU 23/2014 pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah bagian integral dari pembangunan nasional.
” RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan presiden melalui Perpres Nomor 18 tahun 2020, ada 5 arahan bapak presiden pertama
tahun 2022 tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari middle income trap pelaksanaan Musrenbang RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, ” ungkapnya.
Arah penanganan Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi fokus kebijakan yakni pemulihan ekonomi, peningkatan belanja infrastruktur daerah, sinergi tranfer ke daerah dan dana desa ( TKDD ) dalam Human Capital.
” Melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama Pandemic misalnya dengan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, mempertimbangkan keterbatasan dana yang ada secara rasional perlu dilakukan prioritasi jenis proyek, mendukung sektor ekonomi yang memiliki backward – forward linkage yang luas, pembangunan infrastruktur berbasis tekhnologi dan informasi serta memiliki kandungan lokal yang paling optimal, ” jelas Suhajar.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM dalam paparannya menjelaskan, ada lima isu strategis seperti belum tercapainya standar pelayanan minimal, Pandemic Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, sebaran wilayah provinsi kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, belum tereksploritasinya secara optimum bidang kemaritiman, dan terbukanya wilayah provinsi kepri menyebabkan rentannya hilang budaya melayu.
” Prioritas pembangunan pada 2022 yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan manusia yang berkualitas unggul dan berbudaya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal, “kata Ansar.
Setelah pasca pelantikan menjadi gubernur oleh Presiden pada bulan Februari yang lalu, ada beberapa langkah strategis dalam 46 hari kedepan diantaranya. Mendapatkan dukungan APBN Rp 200 Milyar untuk percepatan pembangunan pelabuhan samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun, melakukan koordinasi dalam rangka akselerasi pembangunan fly over di KM 8 dan simpang Ramayana Tanjungpinang bersama Kementrian perencanaan/Bappenas, melakukan akselerasi pembangunan Tanjungpinang sebagai pusat warisan budaya dan tujuan wisata dengan mempersiapkan 18 DED untuk pembangunan infrastruktur dasar, membentuk tim percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan strategis di Provinsi Kepri yang selama ini terbengkalai atau tertunda pembangunannya.
” Percepatan peningkatan jalan lintas barat Kabupaten Bintan untuk mendukung peningkatan arus transportasi pasca pembangunan jembatan Batam – Bintan, pembentukan tim koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan implementasi UU no 11 tahun
Editor : Dwik
