Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka festival ekonomi keuangan digital Indonesia Melayu pesisir oleh bank Indonesia di Grand Ballroom lantai 1 Hotel CK Tanjungpinang, Senin ( 12/04/21).
Dalam kegiatan tersebut juga disejalankan dengan penyerahan program sosial bank indonesia ( PSBI ), pengesahan pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ( TP2DD ), peresmian 12.12.12 ( 12 lokasi untuk 12 juta merchant QRIS ).
Musni Hardi K Atmaja selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah kegiatan puncak dari BI Melayu pesisir yang merupakan rangkaian kegiatan nasional.
” Kegiatan yang dilakukan dalam BI nasional dan BI Melayu pesisir ini sekaligus dirangkaikan dalam bentuk mendukung kegiatan tingkat nasional gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan gerakan nasional bangga berwisata di Indonesia aja, penyelenggaraan Fekdi Melayu pesisir merupakan upaya kita untuk mendorong percepatan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital di Kepri termasuk didalamnya mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, ” ungkapnya.
Musni menambahkan, sistem keuangan didominasi oleh sistem informasi manajemen daerah ( SIMDA ) yang di bangun BPKP yaitu 75 persen, sistem keuangan yang dikembangkan masing – masing Pemda sebesar 25 persen dan sistem informasi pemerintah daerah ( SIPD ) yang dibangun Kemendagri 25 persen.
” Delapan Pemda dan BUMD Provinsi Kab/ kota di Provinsi Kepri telah menerapkan payroll non tunai di antaranya retribusi pasar dan kuliner menggunakan Qris untuk retribusi pasar pada 4 empat pasar di Kota Tanjungpinang, retribusi Melayu Square dan retribusi pasar hang tuah kota Batam. Penggunaan uang elektronik ( UE ) Brizzi dan Qris untuk pembayaran tiket trans Batam. Qris sebagai sarana pembayaran layanan perizinan di Kota Tanjungpinang. Pembayaran E – pass ( sea port tax ) menggunakan uang elektronik seluruh perbankan di pelabuhan Sri Bintan Pura. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi e – Samsat pada tahun 2019 di Pemprov Kepri dan Kota Batam pada tahun 2020 implementasi e – Samsat di seluruh Pemkot / Pemkab Provinsi Kepri dengan pembayaran melalui teller bank ATM dan e – commerce, ” lanjut Musni.
Sementara Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM dalam sambutannya mengatakan, menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No 03 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, maka seluruh daerah provinsi kab/kota di Provinsi Kepri maka dalam laporan yang disampaikan tadi sudah membentuk TP2DD dengan capaian 100 persen per tanggal 19 Maret 2021.
” Pembentukan TP2DD ini merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi implementasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di daerah termasuk didalamnya mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau TPPD, ” jelas Ansar.
Lebih lanjut Ansar mengatakan, keberhasilan pencapaian elektronifikasi di seluruh Pemerintah daerah Provinsi Kepri yang ada pada tahap ke 3 tiga atau kategori maju dan sudah ada beberapa yang masuk dalam kategori digital hal ini wajib kita tingkatkan.
“Meminta kepada seluruh pimpinan kepala daerah untuk memperbanyak jenis transaksi yang di kelola secara elektronik maupun non tunai, terlebih bahwa melalui elektronifikasi tersebut akan memperoleh banyak manfaat terutama dalam mengoptimalkan pendapatan transparansi pengelolaan keuangan, ” tutupnya.
Editor : Dwik
