Sebanyak dua pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam junta militer Myanmar sebagai pengecut, karena membunuh 114 orang pedemo pada akhir pekan lalu.
Dilansir CNN, Senin (29/3), kecaman itu disampaikan oleh Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Alice Wairimu Nderitu, dan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.
Dalam pernyataan bersama, keduanya mengecam keras kekerasan dan penggunaan senjata mematikan yang dilakukan militer Myanmar secara sistematis untuk menghadapi aksi damai yang dilakukan sipil. Mereka juga mengatakan militer Myanmar diduga kuat melakukan pelanggaran HAM sejak kudeta pada 1 Februari lalu.
Nderitu dan Bachelet mendesak militer Myanmar segera berhenti membunuh penduduk sipil, dan seharusnya bertugas untuk melayani dan melindungi warga.
“Situasi seperti ini juga membuat kelompok etnis dan pemeluk agama minoritas di Myanmar, termasuk Rohingya, semakin berbahaya,” demikian isi pernyataan itu.
Nderitu dan Bachelet mendesak dunia bertanggung jawab dan segera bertindak untuk melindungi penduduk Myanmar dari kekejaman penguasa.
Dari hasil rangkuman data ada 114 pedemo di 44 kota kecil dan besar di Myanmar yang meninggal pada akhir pekan lalu.
Sedangkan menurut data Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), sampai saat ini tercatat korban meninggal dalam gejolak politik usai kudeta mencapai 423 orang. Di antara korban meninggal tercatat ada enam anak-anak hingga remaja berusia antara sepuluh sampai 16 tahun.
Akan tetapi, jatuhnya korban jiwa itu tidak membuat surut perlawanan warga sipil Myanmar yang menentang kudeta. Mereka terus menggelar unjuk rasa pada Minggu kemarin.
Bentuk-bentuk kekejaman militer Myanmar terhadap para pedemo juga diungkap oleh sejumlah saksi. Seorang saksi menyatakan aparat Myanmar tega menembak mati dan membakar jasad seorang pedemo berusia sekitar 40 tahun di Kota Mandalay.
Penduduk setempat tidak mampu menyelamatkan jasad sang pedemo karena terus dihujani tembakan oleh aparat.
