“Karena itu saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu mengubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary,” kata Jokowi.
“Cara kerja yang berubah, dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut,” tambahnya.
Soroti pelayanan publik
Jokowi mengatakan, pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Oleh kerena itu, dibutuhkan perbaikan agar pelayanan publik di Indonesia lebih maksimal.
“Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai temuan Ombudsman selama ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
“Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki,” katanya.
“Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” tambah Jokowi.
Pelayanan Publik saat Pandemi Harus Tepat dan Cepat
Menurut Jokowi, model pelayanan birokrasi Indonesia selama ini terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif. Untuk itu, Jokowi menginstruksikan agar pelayanan publik bisa menekankan pada kecepatan, inovatif dan berorientasi pada hasil.
Meski demikian, Jokowi mengaku perlu waktu yang panjang dan kerja keras untuk melakukan transformasi pada pelayanan publik yang ada di Indonesia. Dan, itu semua membutuhkan pengawasan dari Ombudsman.
“Ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan Ombudsman Indonesia. Baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, peran Ombudsman sangat diperlukan untuk mengawasi pelayanan publik oleh pemerintah pusat, pemda, BUMN, badan swasta hingga perseorangan.
“Banyak hal yang sudah kita capai dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya yakin Ombudsman juga telah menemukan kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” tandasnya.
Masyarakat Harus Lebih Aktif Sampaikan Kritik
Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan hingga kritik berkaitan dengan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Apalagi, jika ada potensi maladministrasi yang dilakukan sejumlah pihak di lembaga penyelenggara pelayanan publik.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi malaadministrasi,” kata Jokowi.
“Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan,” tambahnya.
Editor : Aron
Sumber : Kumparan
