Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan oleh junta militer. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat mendesak militer Myanmar (Tatmadaw) membebaskan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang ditangkap dalam upaya kudeta pada Senin (1/2) dini hari.

AS mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta pemerintahan yang dilakukan Tatmadaw tersebut.

“Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. Dan (AS) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken juga menyatakan “keprihatinan dan peringatan” terkait kudeta yang terjadi di Myanmar.

“Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November,” kata Blinken seperti dikutip Reuters.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar terkait aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera menghentikan tindakan ini.”

Selain AS, Australia juga mendesak Myanmar hal serupa. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan militer Myanmar hanya ingin mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintah lain.

“Kami menyerukan militer Myanmar menghormati hukum dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum,” kata Payne seperti dilansir AFP.

“Kami juga mendesak militer Myanmar membebaskan seluruh pemimpin sipil dan mereka yang telah ditahan tidak sesuai hukum sesegera mungkin,” ujarnya menambahkan.

Suu Kyi dikabarkan ditangkap bersama Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partainya yang tengah berkuasa di pemerintahan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Penahanan Suu Kyi dan tokoh senior NLD dikonfirmasi oleh juru bicara partainya, Myu Nyunt. Penahanan ini berlangsung ketika Tatmadaw menuding pemilihan umum yang dimenangkan NLD pada November lalu curang.

Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.

Seorang juru bicara militer Myanmar pada pekan lalu mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan mereka soal pemilu tak dipenuhi.

Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer hari ini, Tatmadaw memaparkan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan angkatan bersenjata terhadap kecurangan pemilihan umum November 2020.

Militer juga mengumumkan status darurat nasional selama satu tahun dan menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah dialihkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Editor : Aron
Sumber : cnnindonesia