Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut saat ini kesatuan dan persatuan bangsa tengah menghadapi banyak tantangan.
Tantangan itu, kata dia, berupa konflik teritori atau wilayah maupun gerakan-gerakan separatisme dan radikalisme yang semakin banyak merongrong bangsa.
“Tantangan itu kalau secara teritori ada intervensi asing yang melewati wilayah kedaulatan kita. Ada separatisme di timur, di bagian tengah yang terpecah ada terorisme, radikalisme, dan sebagainya,” kata Mahfud dalam acara ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian atau Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ yang juga disiarkan secara langsung, Rabu (16/12) malam.
“Kalau intervensi asing itu misalnya teritorinya di Natuna Utara itu hampir setiap saat di sana ada perahu kapal asing, baik milik pemerintahnya maupun swasta sering masuk nyeruduk gitu,” kata dia.
Bahkan kata Mahfud, banyak dari pihak-pihak asing yang dengan seenaknya masuk ke wilayah teritori Indonesia di Natuna tidak mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah itu.
Padahal berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 yang disahkan pada 1982 telah menjelaskan tentang panduan terhadap hak dan kedaulatan negara di sekeliling Laut China Selatan.
“Ada di antaranya tidak mengakui itu bagian dari hak berdaulat Indonesia. Ada yang mengatakan ini masih dalam sengketa, padahal itu sudah diputuskan oleh UNCLOS 1982,” kata dia.
Sementara gerakan-gerakan separatisme yang kerap terjadi di wilayah timur Indonesia, menurut dia, adalah gerakan memerdekakan Papua.
“Di bagian Timur sana ada gerakan separatis, gerakan separatisme Papua. Di mana ada sekelompok kecil orang ingin memerdekakan diri,” jelasnya.
