Presiden Jokowi mengungkapkan salah satu masalah HAM yang harus diselesaikan di Indonesia adalah kebebasan beribadah di sejumlah tempat. Ia meminta seluruh aparat mulai dari pusat dan daerah untuk aktif dan responsif dalam menyikapi masalah ini.
“Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,” kata Jokowi dalam sambutannya pada peringatan Hari HAM Sedunia, Kamis (10/12).
Jokowi juga menegaskan pembangunan infrastruktur harus didedikasikan sebagai pemenuhan HAM masyarakat. Mulai dari hak mobilitas, kesehatan, hingga hak kebutuhan dasar yang merata.
“Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga,” tuturnya.
“Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar,” lanjutnya.
Jokowi pun secara khusus menyinggung pentingnya perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini, kata dia, sudah diwujudkan dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang berorientasi pada pendekatan HAM.
“Saya juga menyambut baik festival tahunan Kota Ramah HAM atas kerja sama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarusutamakan prinsip HAM di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta semua pihak berperan meningkatkan kesadaran HAM.
“Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab tangguh dan maju,” pungkasnya.
Editor : Aron
Sumber: kumparan