Sejumlah prajurit TNI AD melakukan penyisiran untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Desa Lembangtongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selassa (1/12/2020). (Foto: ANTARAFOTO/BASRI MARZUKI)

Aksi teror di wilayah Sulawesi Tengah belakangan kembali mencuat terkait  tragedi berdarah yang menewaskan empat warga sipil di Kabupaten Sigi pada Jumat (27/11).

Empat orang yang merupakan satu keluarga itu tewas secara nahas usai dihabisi oleh sekelompok orang yang diduga merupakan jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora.

Berdasarkan catatan kepolisian, kelompok teror tersebut juga membakar tujuh rumah penduduk ketika melancarkan aksi teror. Akibatnya, terdapat pengungsi sebanyak 49 kepala keluarga di Balai Desa Lembantongoa, Sigi.

Jauh sebelumnya, wilayah Poso identik dengan serangkaian konflik yang berujung pada kericuhan.

Awal mulanya bahkan, di kawasan ini pula sempat terjadi konflik komunal yang melibatkan kelompok agama, seperti Islam dan Kristen.

Salah satu jurnal mengenai konflik di Poso menyebut, pertama kali konflik komunal terjadi pada 24 Desember 1998. Insiden saat itu terjadi karena pertikaian antar-pemuda yang kebetulan berbeda agama. Tapi lantas memunculkan sentimen keagamaan yang cukup tajam antara umat Islam dan Kristen lantaran bertepatan dengan momen perayaan Natal dan Ramadan yang bersamaan.

Isu tersebut berkembang sedemikian rupa hingga akhirnya mengakibatkan perpecahan. Namun begitu, Komnas HAM pada saat itu meyakinkan bahwa kerusuhan yang muncul bukan disebabkan karena ketegangan antar-agama atau etnis tertentu.

Ketegangan lain menyusul bertahun kemudian pada April hingga Mei 2000. Konflik disulut pertikaian antara pemuda Muslim yang mengaku diserang kelompok pemuda Kristen. Kemudian, aksi saling balas pun mewarnai bulan-bulan tersebut.

Akibatnya, kekerasan pun meningkat pada periode itu. Hingga akhirnya, aparat kepolisian mendatangkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Palu. Sepanjang ketegangan antara Mei 2000 hingga Desember 2001, disebut bahwa fenomena konflik mengarah pada perang saudara sehingga membuat kekacauan berkepanjangan.

Jurnal kajian historis mengenai konflik Poso menulis, hal tersebut karena masing-masing kelompok menganggap konflik yang terjadi merupakan perang untuk mempertahankan kesucian masing-masing agama.

Melalui isu agama pula, eskalasi konflik pun meluas. Salah satu upaya perdamaian yang untuk meredam ‘api’ di Poso kala itu adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001.

Langkah itu inisiatif pendeta A. Tobondo yang kemudian dieksekusi Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. JK–sapaan akrab Kalla–ditunjuk menjadi pemimpin mediator.

Pasca-kerusuhan di wilayah Poso mereda, Polri mendirikan Komando Lapangan Operasi yang digelar dengan berbagai sandi operasi. Misalnya, Operasi Sadar Maleo pada 2000 silam. Kemudian, pada April 2004 TNI/Polri juga memobilisasi kekuatan melalui Operasi Sintuwu Maroso.Saat itu ia mengutarakan bahwa akar konflik bukanlah disebabkan perseteruan antar-agama, melainkan unsur politik. Salah satu hasil pertemuan juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana damai, menghilangkan fitnah dan menegakkan sikap saling menghormati.

Aparat juga sempat menggencarkan operasi Camar Maleo pada awal 2015. Dalam hal ini, kegiatan tersebut ditujukan menangkap kelompok teroris Abu Wardah alias Santoso yang merupakan pendahulu dari Ali Kalora di wilayah Poso.

Operasi tersebut digelar dalam empat jilid hingga Januari 2016. Setidaknya, ada 24 orang teroris yang ditangkap dan tujuh anak buah pimpinan MIT tewas ditembak.

Kelompok itu, disebut-sebut selalu bersembunyi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Sulteng. Namun, hingga akhir berjalannya operasi, aparat tak berhasil membongkar jaringan teror binaan Santoso di wilayah Sulawesi tersebut.

Santoso merupakan sosok teroris yang acapkali menyerang korbannya dengan brutal. Sejak 2007, dia diduga menjadi otak pembunuhan mutilasi terhadap tiga siswi SMK di Poso. Kemudian, terjadi pula aksi pembunuhan terhadap sejumlah polisi.

Polri kemudian membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Tinombala yang mulai beroperasi sejak 2016. Operasi ini melibatkan sejumlah satuan pasukan khusus kepolisian dan prajurit TNI.

Dalam operasi tersebut pun, aparat berhasil menembak mati Santoso pada 18 Juli 2016 di sekitar desa Tambarana, Poso Pesisir Utara. Tak berselang lama, kaki tangan Santoso, Muhammad Basri pun ikut diringkus lantas menyerahkan diri.

Pucuk pimpinan organisasi terorisme tersebut kemudian beralih kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora yang hingga saat ini belum tertangkap.

Aparat memperkirakan selama ini Ali Kalora bersembunyi di hutan-hutan di kawasan antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong. Ia bergabung dengan MIT pada 2011 silam. Tak berselang lama, Ali langsung terlibat serangkaian aksi teror di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

Operasi Tinombala masih berlanjut meski sudah empat tahun gagal meringkus kelompok MIT Poso tersebut. Setidaknya, masih ada 11 buronan termasuk Ali Kalora yang menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Tugas itu.

Polri telah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas (Satgas) dalam Operasi Tinombala hingga akhir tahun 2020. Perpanjangan tim pengejaran kelompok teroris ini dilakukan usai masa operasi berakhir pada 30 September lalu.

Terakhir, Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan anggotanya untuk menembak mati kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora jika melawan saat ditangkap. Instruksi ini merespons tindakan keji yang diduga dilakukan kelompok tersebut terhadap satu keluarga di Sigi beberapa waktu lalu.

Editor : Aron
Sumber : cnnindonesia