Calon Wali Kota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin adalah siap dengan segala konsekuensi, terutama saat para pendukung mulai menagih janji politik yang dilontarkan oleh para calon.
Untuk itu, sebagai calon yang memiliki latar belakang 23 tahun profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga Sekretaris Menteri Perekonomian serta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Lukita menegaskan adapun janji politik yang saat ini telah dirancangnya, adalah sebuah janji politik yang dibuat berdasarakan profesionalisme.
“Untuk itu, saat ditanyakan mengenai UWT, saya nyatakan saya jawab bahwa saya tidak berani berjanji mengenai penghapusan UWT. Saya tidak mau berjanji yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, karena percuma dan nanti akan ditagih oleh masyarakat, janji yang diberikan saat ini harus profesional,” ujarnya, Senin (23/11/2020).
Kembali membahas mengenai tarif Uang Wajib Tahunan (UWT), Lukita menuturkan bahwa saat ini ide yang dimilikinya adalah diskon biaya tarif yang sebelumnya telah pernah dilakukannya saat masih menjabat sebagai Kepala BP Batam.
“Saat ini menurut saya belum bisa dihapuskan, karena Batam adalah aset Negara dan tarif UWT juga telah diatur dan ditetapkan berdasarkan range,” jelasnya.
Tidak hanya diskon, ide lainnya menghadapi polemik UWT bagi masyarakat adalah pembayaran UWT yang nantinya dapat dilakukan secara mencicil mulai dari 3 hingga 5 tahun.
Tentunya, apabila ide ini akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk menabung penghasilannya untuk keperluan yang lain.
“Apabila saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Menkeu, maka ide ini yang akan saya perjuangkan di pusat. Setelah mendapatkan persetujuan, maka baru saya dapat memberikan keterangan kepada masyarakat Batam untuk kepastiannya,” tegas Lukita.
Dalam kesempatan ini, Lukita juga mengaskan bahwa profesionalisme dalam menberikan janji politik, juga diperlukan oleh seorang calon pemimpin.
Menurutnya, ide pemberian diskon seharusnya sudah dapat terpikirkan oleh pihak Pemerintah Daerah saat ini, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
“Dahulu saat menjabat sebagai Kepala BP Batam, kami berhasil menurunkan UWT hingga Rp 75 ribu. Untuk diskon yang saya maksud, akan diperjuangkan untuk menggunakan tarif bawah saja. dimana saat ini berdasarkan range wilayah, tarif UWT beragam mulai dari Rp 50-80 ribu,” paparnya.
Mengenai pernyataan nya tersebut, Lukita juga menegaskan bahwa sebagai calon pemimpin ia menuturkan siap mengundurkan diri apabila ide tersebut ditolak oleh Pemerintah Pusat.
“Seorang pemimpin juga harus siap untuk mengundurkan diri, dan saya siap dengan konsekuensi tersebut. Saya tidak akan kembali mencalonkan diri apabila ide tersebut tidak berjalan,” ungkapnya.
Editor : Parna
