Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melambaikan tangan usai usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK mengungkapkan bahwa sedang ada penyelidikan terkait dugaan korupsi yang melibatkan pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2020 ini. Bahkan, KPK menyatakan ada penyelidikan yang akan segera dinaikan statusnya menjadi penyidikan.
Sebagai catatan, KPK biasanya menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan bersamaan dengan penetapan tersangka.
“Pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa saat ini saja, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa yang terdaftar sebagai cakada di beberapa daerah,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam acara ‘Webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan DIY’, di YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).
“Mudah-mudahan tidak di daerah ini, tidak di DIY, tidak di Sulsel, tidak di Babel. Tetapi kami menyampaikan bahwa komisi sekarang terus dan sedang melakukan tindakan-tindakan penyelidikan bahkan mungkin ada yang akan segera dinaikkan pada tahap penyidikan,” sambung Nawawi yang tidak menyebutkan lebih lanjut perihal dugaan perkara yang dimaksud.
Nawawi menjelaskan, di saat ada penegak hukum yang menghentikan penindakan perkara pidana saat pilkada berlangsung, KPK tak melakukan itu. Ia menegaskan, KPK tetap melakukan kinerja penindakan tindakan rasuah meski hal itu terhadap pasangan calon yang tengah berkontestasi.
“Kami sampaikan juga pada kesempatan kali ini para cakada dari Kalsel, Sulsel, DIY, Babel KPK tidak mengambil sikap untuk menghentikan atau menangguhkan atau menunda proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap teman-teman yang barangkali ikut di dalam cakada pilkada ini,” kata mantan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu.
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Calon Kepala Daerah: Ada yang Segera Naik Penyidikan (1)
Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
“KPK memastikan bahwa kami terus melakukan, jika ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pilkada ini, maka KPK akan melakukan tindakan-tindakan,” ungkapnya.
Nawawi berharap, dengan masih dilakukannya penindakan di saat Pilkada ini membuat para paslon menghindari praktik tindak pidana korupsi. Ia berharap, Pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas.
“Kami berharap bahwa pelaksanaan pilkada khususnya di 4 provinsi betul-betul dapat dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berintegritas, dan berkomitmen mensejahterakan rakyat, dan daerah yang dipimpin,” pungkasnya.
Editor : Parna
Sumber : kumparan