Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) bernomor 61 tahun 2020. Beleid ini tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor. Barang tersebut dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.
Dalam aturan tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Salah satunya adalah Yacht atau Kapal Pesiar untuk pariwisata yang tidak dikenakan PPnBM.
Berikut rinciannya :
PPnBM : 20%
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), merupakan kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
PPnBM : 40%
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40%(empat puluh persen) merupakan:Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya,kecuali untuk keperluan negara.
PPnBM : 50%
Kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
PPnBM : 75%
Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum
Yacht, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata.
“Mengingat yacht tergolong mewah, maka untuk mendorong industri pariwisata bahari, atas penyerahan oleh produsen atau atas impor yacht untuk usaha pariwisata perlu dikecualikan dari pengenaan PPnBM,” tulis penjelasan dari beleid tersebut.
Aturan tersebut dikeluarkan sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang notabene saat ini pendapatan masyarakat Indonesia semakin meningkat, sehingga sebagian Barang Kena Pajak yang dulunya tergolong mewah, tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
“Oleh karena itu, terdapat kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.”
