Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (31/8). Foto: Adam Bariq/ANTARA FOTO
Ada pemandangan berbeda saat sidang dakwaan Djoko Tjandra, Senin (2/11) lalu. Terpidana kasus cessie Bank Bali itu diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damais, untuk tak menyuap hakim. Saat itu, Damais memang bertugas memimpin persidangan.
“Siapa pun yang mengatakan menguruskan perkara saudara itu adalah kebohongan, itu tidak mungkin. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, itu adalah orang yang menipu saudara, karena itu tidak mungkin terjadi,” kata Damais dalam persidangan sebagaimana dikutip dari Antara.
Damais merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Damais menyampaikan soal tak suap hakim kepada Djoko Tjandra sebelum jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan.
“Karena itu kami peringatkan untuk tidak melakukan suap-menyuap dan sebagainya,” ucap Damais.
kumparan kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono. Ia menjelaskan apa yang disampaikan hakim Damais sebagai bentuk antisipasi dan kewajiban seorang hakim.
“Dalam bentuk antisipasi dan kewajiban Majelis Hakim untuk menyampaikan di persidangan,” kata Bambang, saat dihubungi, Rabu (4/11).

Tanggapan Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada, mengatakan, apa yang disampaikan Damais merupakan sikap tegas seorang hakim. Hal tersebut bisa dilakukan oleh hakim dalam memimpin persidangan.
“Hakim boleh mengingatkan kepada terdakwa untuk mematuhi jalannya persidangan atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi imparsialitas dan independensi persidangan,” jata Aidul dihubungi terpisah.
Apa yang disampaikan Damais, kata Aidul, menunjukan imparsialitas dan independensi hakim. Bukan hanya kepada Djoko Tjandra sebagai terdakwa, termasuk kepada masyarakat.
“Apa yang disampaikan oleh Hakim juga merupakan suatu sikap tegas untuk menunjukkan imparsialitas dan independensi peradilan bukan saja kepada terdakwa tapi juga kepada publik karena peradilan bersifat terbuka untuk umum,” pungkasnya.
Suap Polisi dan Jaksa, Djoko Tjandra Diingatkan agar Tak Suap Hakim (1)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra (tengah) tiba untuk menjalani sidang dakwaan dalam perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Dalam kasusnya, Djoko Tjandra dijerat dua dakwaan. Pertama, Djoko Tjandra didakwa menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari SGD 500 ribu; eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu; dan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.
Suap untuk Jaksa Pinangki diberikan terkait pengurusan Fatwa di Mahkamah Agung. Sementara suap untuk Napoleon dan Prasetijo diberikan untuk pengurusan pencabutan status DPO Djoko Tjandra di Imigrasi.
Sedangkan dalam dakwaan kedua, Djoko Tjandra melakukan pemufakatan jahat dengan Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Pemufakatan jahat yang dimaksud yakni diduga memberi atau menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat di Kejagung dan MA.
Tujuannya agar pejabat di Kejaksaan Agung dan MA memberikan fatwa MA melalui Kejaksaan Agung. Sehingga pidana penjara 2 tahun kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.
Editor : Aron
Sumber : Kumparan