Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Kris)

 Covid-19 membuat pusing tujuh keliling para pejabat dan pengambil kebijakan di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara di alam semesta ini yang pernah menghadapi wabah tersebut.

Sampai pada akhirnya diskusi ekonomi dunia mengerucut pada sebuah pembahasan yang disebut dengan Modern Money Theory atau Teori Moneter Modern.

Teori ini muncul ketika para pemangku kebijakan berupaya memutar otak bagaimana menghadapi pandemi Covid-19 yang ‘kondisinya’ memang belum pernah dirasakan hampir semua negara di berbagai belahan dunia.

Professor of Economics di Bard College yang juga Senior Scholar di Levy Economics Institute, Randall Wray menuliskan sebuah artikel menarik. Menurutnya, banyak ekonom yang bicara jika The Fed atau Bank Sentral AS yang disebut telah memulai Modern Money Theory dengan Quantitative Easing (QE).

Quantitative Easing adalah pelonggaran likuiditas melalui kebijakan moneter yang tidak konvensional di mana bank sentral membeli surat berharga jangka panjang dari pasar terbuka untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong pinjaman dan investasi.

Adapula banyak komentar yang menyebutkan Bank Sentral yang jadi acuan dunia tersebut, dianggap menyebar uang banyak untuk memompa perekonomian bak helikopter yang tengah terbang di udara dan menyebar uang ke daratan.

Kenapa helikopter? Biasanya, dalam situasi darurat, di mana para korban menunggu untuk dievakuasi atau mendapatkan bantuan, datanglah helikopter penyelamat, yang membawa pertolongan dan harapan. Inilah yang disebut ekonom-ekonom bentuk ‘Helicopter Money’.

Istilah ‘helikopter uang’ diperkenalkan oleh ekonom Milton Friedman pada tahun 1969 untuk menyebut pelonggaran moneter yang tak biasa. Kebijakan ini diambil dalam situasi tak wajar, yakni ketika terjadi kekeringan likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal tak terduga.

Otoritas moneter bertindak seperti helikopter membawa dana segar untuk memborong surat berharga milik pemerintah maupun swasta. Tak hanya di pasar sekunder (lewat transaksi pasar), melainkan juga di pasar primer (membeli langsung dari pihak penerbit).

Randall tak setuju dengan semua konsep tersebut. Entah disebutnya Modern Money Theory maupun Quantitative Easing (QE), itu tidak ada. “Inti dari ini adalah bagaimana bank sentral bisa menggelontorkan uang, menghabiskan dan menjual obligasinya seperti hal biasa. Semua ini kebijakan biasa,” tegasnya.

Apapun itu semua berhak dan berbicara apakah Helikopter Uang maupun Quantitative Easing setidaknya langkah konkret pemerintah dan bank sentral saat ini harus dilakukan untuk fokus pada pemulihan ekonomi.

Menyikapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah kewenangan Bank Indonesia (BI), Peran bank sentral di sini, nantinya akan seperti helikopter yang menggelontorkan uang ke Kementerian Keuangan yang nantinya akan disalurkan kepada sektor ril.

BI telah mendapatkan izin dari Jokowi untuk melakukan hal itu, seiring dengan dilegalkannya kewenanan BI dalam membeli langsung Surat Berharga Negara (SBN) dari pemerintah.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengaloasikan anggaran sekitar Rp 695,2 triliun anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran tersebut terdiri dari anggaran kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi, hingga bantuan kepada UMKM serta pemerintah daerah.

PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Apalagi, anggaran PEN hanpir seluruhnya berasal dari kas keuangan negara yang mayoritas pendapatannya berasal dari penerimaan pajak. Jika dalam kondisi sekarang pajak tak bisa diharapkan, pemerintah pun mau tak mau harus menerbitkan surat utang untuk membiayai perekonomian.

Lantas, apa jadinya jika ratusan triliunan dana yang sudah disiapkan ternyata tidak disalurkan dengan baik?

Pada akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti serapan belanja pemulihan ekonomi di tingkat daerah yang masih cukup rendah. Padahal, dana dari pemerintah daerah bisa membantu menyelematkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

“Saya ingin garis bawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.

Bendahara negara mencontohkan dari realisasi belanja kesehatan yang baru terserah Rp 13,3 triliun dari pagu sebesar Rp 30,4 triliun. Pun demikian belanja jaring pengaman sosial yang baru terserap Rp 11,7 triliun dari total pagu Rp 22,8 triliun.

Tak hanya itu, belanja untuk mendukung perekonomian secara keseluruhan pun baru terserap Rp 2,6 triliun dari total pagu Rp 19,24 triliun. Situasi ini, tentu tidak dapat memaksimalkan tujuan PEN sejak awal.

Sri Mulyani bahkan memastikan, rendahnya serapan anggaran di tingkat daerah bukan disebabkan karena pemerintah tidak memiliki dana. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, ini murni persoalan di daerah yang perlu diselesaikan.

“Banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama,” katanya.

Editor : Aron
Sumber : cnnindonesia