Penguasa Kerajaan Malaysia akan melakukan pertemuan pada Minggu (25/10) untuk membahas usulan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memberlakukan keadaan darurat di tengah krisis politik dan pandemi virus corona.
Mengutip Reuters, PM Muhyiddin Yasin, telah bertemu dengan raja Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah untuk meminta penetapan status darurat pada Jumat (23/10) kemarin.
Proposal penerapan keadaan darurat itu muncul di saat Malaysia menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan di saat bersamaan PM Muhyiddin tengah menghadapi ancaman penggulingan kekuasaan oleh tokoh oposisi senior Malaysia, Anwar Ibrahim.
Pertemuan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14.30 waktu setempat hanya akan dihadiri oleh Council of Rulers (Dewan Kerajaan), menurut kantor berita Bernama.
Istana pada Sabtu (24/10) mengatakan bahwa raja akan berkonsultasi dengan semua pemimpin Melayu tentang usulan Muhyiddin.
Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terkait keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.
“Keadaan darurat dapat memberikan beberapa bentuk stabilitas dalam jangka pendek, terutama terkait dengan implementasi kebijakan,” kata Affin Hwang Capital Asset Management dalam catatan penelitiannya.
Dalam pernyataan sebelumnya, raja berpesan kepada warganya untuk tetap tenang, tidak panik, dan bersabar.
Raja juga berpesan agar masyarakat selalu mematuhi prosedur kesehatan yang berlaku, mengingat kasus COVID-19 masih terus meningkat dan menimbulkan sejumlah klaster baru.
Editor : Parna
Sumber : kumparan
