DPR menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas untuk Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan KPK senilai Rp 8,9 miliar di tahun 2021.
Ketua KPK, Firli Bahuri, bakal mendapatkan mobil dinas yang dianggarkan Rp 1.450.000.000. Sementara empat wakil ketua akan mendapatkan anggaran mobil dinas masing-masing Rp 1 miliar.
Sedangkan lima anggota Dewas KPK mendapat anggaran mobil dinas senilai Rp 3.514.850.000.
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan tunjangan transportasi yang diterima pimpinan sudah lebih dari cukup.
Ia menyebut setiap bulannya Ketua KPK mendapatkan tunjangan transportasi senilai Rp 29.546.000. Sementara Wakil Ketua KPK mendapatkan Rp 27.330.000. Nominal tersebut berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.
Saut Situmorang: Tunjangan Transport Pimpinan KPK Cukup, Tak Perlu Mobil Dinas (1)
Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
“Tunjangan transportasi (pimpinan KPK) jilid 1 sampai 4 itu lebih dari cukup untuk melakukan penindakan dan pencegahan di KPK,” ujar Saut kepada wartawan, Jumat (16/10).
Ia menilai pertimbangan menganggarkan mobil dinas bagi pimpinan KPK perlu dikaji ulang. Sebab sistem tunjangan transportasi sudah menunjang kinerja pimpinan KPK.
Sehingga Saut berpandangan anggaran mobil dinas tidak diperlukan.
“Sebaiknya tidak perlu lah ya (anggaran mobil dinas). Sistem lama itu lebih pasti daripada sistem dibelikan negara. Nanti banyak hal bisa terjadi di situ. Dengan tunjangan transport lebih pasti,” tutupnya.

Editor : Aron

Sumber : kumparan