Ketua KPK Komjen Firli Bahuri membeberkan tren tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di tahun politik. Mengantisipasi hal serupa terjadi, ia menyebut KPK akan ikut mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.
“Saya ingin sampaikan tindak pidana korupsi itu terjadi paling banyak terjadi di tahun-tahun politik misalnya di tahun 2014. Paling tinggi adalah 2018,” kata Firli dalam acara Kampanye Virtual Gerakan Netralitas ASN, Rabu (7/10).
“Saya sampaikan dulu ini supaya kita sama-sama sadar bagaimana perkembangan tindak pidana korupsi di tahun-tahun politik,” ungkapnya.
Firli kemudian membeberkan data, terkait kepala daerah yang berhasil dijaring KPK di tahun-tahun politik. Sejak 2004 hingga 2019, KPK telah menangkap 73 orang bupati, 25 orang wali kota, dan 16 orang gubernur,
Dari data tersebut, paling banyak ditangkap pada tahun politik yakni 2018. Saat itu, ada pagelaran Pilkada yang dilakukan di sejumlah daerah.
“Kasus korupsi yang paling banyak muncul dan tertangkap tangan oleh KPK di tahun 2018. Saya waktu itu Deputi Penindakan KPK, tidak kurang dari 30 kali kami melakukan tangkap tangan,” kata dia.
Firli mengatakan, di tahun 2018 tersebut ada 22 orang bupati yang ditangkap, 2 orang gubernur, dan 5 orang wali kota. Namun ia tak merinci siapa saja yang ditangkap itu. Dan apakah penangkapan tersebut terkait dengan Pilkada.
Firli Bahuri: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Tahun Politik (2)
Ilustrasi tahanan KPK. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto
Namun demikian, Jenderal Polisi berbintang tiga itu menyebut KPK akan mengawasi pagelaran Pilkada untuk mencegah dan menindak jika ada rasuah yang terjadi.
“KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan program pemerintahan. Karenanya KPK tidak pernah absen di setiap kegiatan apakah itu yang terkait dengan kegiatan masyarakat, kegiatan bangsa negara, termasuk juga dengan agenda nasional pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan sebanyak 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang,” tutupnya.
Editor : Parna
Sumber : kumparan