Kapolri Jenderal Idham Azis mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/9). Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi, dan sejumlah Kapolda se-Indonesia.
Ada beberapa hal terkait kondisi internal Polri yang dibeberkan Idham Azis. Mulai dari kelebihan 213 jenderal hingga munculnya ‘raja-raja’ kecil di internal Polri.
Berikut rangkum pemaparan Idham Azis di DPR:

Surplus Jenderal

Saat ini, menurut Idham Azis, ada kelebihan jumlah jenderal sebanyak 213 orang dan kelebihan Kombes sebanyak 288 orang. Di sisi lain, untuk pangkat AKBP justru mengalami kekurangan 255.990 personel.
“Kombes Pol surplus 288, dan Pati surplus 213. Tamtama sampai dengan AKBP kekurangan 255.990 personel,” tutur Idham.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Idham, pihaknya mengembangkan jabatan fungsional hingga promosi jabatan. Bahkan, terdapat penilaian yang meliputi 13 komponen.
“Mengembangkan ruang jabatan fungsional, promosi jabatan terbuka,” ujar Idham.
Idham Azis di DPR: Polri Surplus 213 Jenderal hingga Singgung Raja-raja Kecil (1)
Arteria Dahlan, anggota DPR RI Fraksi PDIP. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Oknum Polwan Serobot Tanah

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mempertanyakan kasus tanah di Sumatera Utara yang diduga diserobot oknum polwan berinisial M. Menurut Arteria, hal itu sudah dilaporkan ke Polda Sumut namun belum ada respons.
Mendengar pertanyaan tersebut, Idham mengatakan, akan meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin untuk memeriksa Polwan berinisial M. Bahkan, oknum Polwan tersebut juga akan diperiksa Divisi Propam Mabes Polri.
“Masalah tanah di Sumut, tadi bang Arteria tanya. Saya sudah minta langsung Pak Kapolda Sumut tegakkan luruskan saja. Kalau memang itu salah, proses periksa,” ungkap Idham.
“Enggak sanggup Kapolda Sumut periksa, bawa ke Propam Mabes Polri saja,” imbuhnya.
Idham Azis di DPR: Polri Surplus 213 Jenderal hingga Singgung Raja-raja Kecil (2)
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8). Foto: Adam Bariq/ANTARA FOTO

Djoko Tjandra dan Kebakaran Kejagung

Idham juga mendapat banyak pertanyaan dan masukan dari anggota Komisi III DPR terkait penanganan kasus Djoko Tjandra dan kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Hampir setiap anggota Komisi III yang memberi pandangan menyinggung soal kedua kasus itu, mulai dugaan sengaja dibakar, peran Jaksa Pinangki, hingga apresiasi atas langkah tegas Polri menghukum 2 jenderal sekaligus.
Namun, Idham tidak menjawab secara detail tentang kedua kasus ini. Dia menegaskan, kedua kasus ini diserahkan kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dengan satu pesan khusus, yakni tegak lurus dalam menindak.
“Tentang penanganan Djoko Tjandra, penanganan kebakaran saya menyerahkan sepenuhnya kepada bapak Kabareskrim untuk tegak lurus,” kata Idham.

Heli yang Bubarkan Demo di Kendari

Idham Azis juga angkat bicara terkait oknum polisi yang menerbangkan helikopter saat unjuk rasa mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat itu, pilot menggunakan helikopter untuk membubarkan massa demo.
“Itu pilotnya sudah saya tindak. Sudah saya periksa sama Propam. Itu ngarang-ngarang saja, enggak ada SOP-nya. Yang itu Kendari,” tegas Idham.
Idham sangat marah atas ulah oknum polisi tersebut. Bahkan, Ia berniat ingin memberikan hukuman fisik ke oknum polisi yang menerbangkan helikopter karena membahayakan massa.
“Cuma sekarang enggak boleh main tempeleng-tempeleng. Jadi diperiksa Propam aja. Kalau bisa saya tempeleng itu,” ujar Idham.

Pandemi Corona

Idham juga menjelaskan Satgas Aman Nusa yang dibentuk untuk menghadapi kemungkinan adanya gangguan keamanan selama pandemi corona sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai BNPB hingga PMI.
Kemudian, dalam hal penegakan protokol kesehatan lewat Operasi Yustisi juga sudah berjalan dengan baik. Operasi Yustisi secara nasional sudah berjalan sejak 14 September.
“Sejak 14 September 2020, seluruh jajaran Polri sudah melaksanakan Operasi Yustisi dengan sasaran pelanggar protokol kesehatan dengan hasil 1.341.027 teguran lisan, 296.898 teguran tertulis, 201.971 kerja sosial di fasilitas umum, dan 25.484 denda administrasi senilai Rp 1,6 miliar,” jelasnya.
Idham Azis di DPR: Polri Surplus 213 Jenderal hingga Singgung Raja-raja Kecil (3)
Ilustrasi densus 88. Foto: MN Kanwa/ANTARA

143 Teroris Ditangkap

Idham mengatakan, selama pandemi COVID-19 pihaknya terus melakukan operasi penangkapan teroris. Sejauh ini sebanyak 143 teroris yang ditangkap dari berbagai daerah.
“Selama pandemi COVID-19 sejak Maret hingga saat ini, jumlah pelaku terorisme yang berhasil diungkap Polri sebanyak 143 tersangka,” kata Idham.
Idham menuturkan, para teroris yang diamankan tergabung dalam organisasi teroris seperti JAD, JI, dan MIT. Selain itu, pihaknya juga menembak mati 7 teroris karena melawan saat ditangkap.
“97 kelompok JAD, 20 kelompok JI, dan 12 kelompok MIT,” ujar Idham.

‘Raja Kecil’ di Polri

Arteria Dahlan juga mengadukan sulitnya mengubungi pejabat Polri, bahkan di tingkat Kapolres. Menanggapi hal itu, Idham mengaku sebenarnya ia sudah menegur seluruh bawahannya agar bisa lebih responsif, termasuk saat dihubungi anggota Komisi III.
“Di saat Bang Arteria bilang gitu, saya tegur semua kapolda dan kapolresnya. Dir Intel semua. Saya sudah bilang. Masak hanya balas WA saja hanya menyambut teman Komisi III tidak bisa sanggup,” tutur Idham.
Idham tahu betul, sikap bawahannya terutama saat menjabat di daerah. Karena itu, dia memastikan komunikasi ke depan akan lebih baik. Bila tidak juga ada perbaikan, Idham siap mengganti mereka.
“Saya sudah sampaikan pada para kapolda para kapolres yang juga ikut ini. Tapi biasalah kalau para kapolres di wilayah itu kayak raja-raja kecil,” ucap Idham
“Tenang saja, Pak. Saya masih satu lemari marah saya sama kapolres. Jelas ya? Kalau kurang jelas saya carikan pemain cadangan,” imbuhnya.

 

 

Editor : Aron

Sumber : kunparan