Jakarta – Budi Hartono, bos Grup Djarum sekaligus orang terkaya di Indonesia, menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua tidak tepat di tengah pandemi covid-19.PSBB jilid II diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak Senin (14/9) kemarin.

Pandangan Budi ini sempat dituangkannya ke dalam sebuah surat dan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 September lalu. Surat itu kemudian diunggah oleh mantan Duta Besar Polandia Peter F. Gontha di akun Instagram pribadinya, @petergontha pada Minggu (13/9).

Budi mengatakan ada dua alasan utama mengapa PSBB DKI tidak perlu diterapkan lagi. Pertama, PSBB di Jakarta terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi virus corona atau covid-19 di ibu kota.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” ujarnya.

Kedua, kapasitas Rumah Sakit (RS) di Jakarta tetap akan mencapai batas maksimal dengan ada atau tidaknya PSBB. Oleh karena itu, menurutnya, yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus positif.

Budi bilang Pemprov DKI Jakarta sejatinya bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura, negara tetangga, dalam menghadapi potensi lonjakan kasus positif. Salah satunya, dengan membangun tempat isolasi mandiri dari kontainer yang dilengkapi dengan fasilitas AC di pelabuhan.

“Fasilitas seperti ini dapat  diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat, kurang dari dua pekan karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang air conditioner dan tangga,” katanya.

Lebih lanjut, Budi juga memberi solusi-solusi lain bagi pemerintah dalam mengendalikan laju peningkatan kasus positif covid-19 di Indonesia dan secara khusus di DKI Jakarta. Caranya, dengan menegakkan aturan dan sanksi bagi pihak yang tidak disiplin di masa tatanan hidup baru (new normal).

“Tugas untuk memberikan sanksi dan hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal Gubernur DKI Jakarta. Jadi, jangan karena membesarnya jumlah kasus infeksi covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya,” jelasnya.

Lalu, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Misalnya, membangun kontainer ber-AC di tanah kosong, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimal ICU di Jakarta.

Kemudian, pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Menurutnya, sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

Terakhir, dengan tetap menjaga perekonomian, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus berkesinambungan hingga akhir pandemi.

“Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lainnya. Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kelaparan daripada ancaman penularan covid-19,” tuturnya.

Di sisi lain, Corporate Communications Manager Djarum Budi Dharmawan menyatakan surat dari Budi Hartono ke Jokowi bersifat personal. Ia melihat penyampaian surat pun merupakan hal yang wajar karena sebagai pelaku bisnis tentu Budi berharap pandangan serta masukannya dapat didengar pemerintah.

“Tidak ada yang khusus mengenai latar belakang surat itu. Semata-mata bagian dari kontribusi warga negara, kebetulan sebagai praktisi bisnis yang ingin Indonesia terus maju,” ucap Budi.

Meski demikian, ia belum mengetahui apakah presiden telah merespons surat tersebut secara langsung atau hanya membacanya dan mempertimbangkan masukan yang diberikan.

“Contoh atau solusi yang disampaikan dilengkapi dengan data dan contoh. Itu bukan surat terbuka. Hingga saat ini kami belum mengetahui (apakah sudah dibalas atau belum),” katanya.

Editor : Aron
Sumber : cnnindonesia