Kesekian kalinya Presiden Jokowi mengingatkan penyerapan anggaran yang masih sangat minim. Apalagi, dalam penanganan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu.
Di tingkat kementerian dan lembaga, Jokowi bahkan menyebut anggaran yang terserap baru 20 persen semata. Padahal total anggaran mencapai Rp 695 triliun.
“Berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga, ini urusan ekonomi, yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, berkaitan dengan daya beli masyarakat,” kata Jokowi dalam ratas penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).
“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19 baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen. Masih kecil sekali. Kecil sekali,” tambahnya.
Jokowi Kembali Sindir Menteri karena Masih Rendahnya Serapan Anggaran Corona (1)
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menkes Terawan Agus Putranto saat konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sejauh ini, Jokowi menyebut penyerapan yang paling besar ada di program perlindungan sosial dan UMKM. Sisanya, masih sangat minim. Apalagi dengan kementerian/lembaga yang belum ada daftar isian pelaksanaan anggaran. Jokowi minta agar persoalan tersebut harus bisa diselesaikan.
“Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya aja masih gede banget, 40 persenan belum ada DIPA. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi,” ujarnya.
Dia lantas menegaskan agar semua pihak harus bekerja lebih cepat. Di tingkat kementerian dan lembaga pun diharapkan mampu mengelolanya dengan baik dan maksimal.
Sehingga, realisasi penyerapan anggaran dalam penanganan pandemi corona ini bisa terlaksana.
“Artinya apa? Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan, untuk itu saya minta ini pak ketua, urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri terkait,” ujarnya.
“Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,” pungkasnya.
Editor : Parna
Sumber : kumparan