Tak kurang dari 575 anggota DPR beserta keluarga direncanakan akan mengikuti rapid test terkait wabah corona (COVID-19) Jumat (27/3) mendatang.

Pengetesan itu dilakukan bagi anggota DPR di tengah masih banyaknya masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan rapid test yang jumlah alatnya masih terbatas di Indonesia tersebut.

Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyayangkan keputusan tersebut.

Dicengkeram Wabah Corona

Tak perlu meminjam jari-jari Thanos untuk memusnahkan populasi manusia bila satu virus dapat melakukannya. Apakah virus itu novel coronavirus dari Wuhan? Simak kisah selengkapnya dalam collection ini dan subcribe agar dapat notifikasi story terbaru.

Menurut dia, meski telah dibantah oleh pihak DPR, tes tersebut dipastikan akan membebani keuangan negara dalam pelaksanaannya. Lucius menyindir anggota DPR aji mumpung dalam mengusulkan penyelenggaraan tes itu.

“Rapid Test khusus anggota DPR ini semakin tidak relevan karena hampir pasti proses pengetesan itu ditanggung oleh negara. Bertambah tidak relevan lagi karena bukan hanya anggota DPR yang menikmati fasilitas gratis itu tetapi anggota keluarga hingga staf-staf mereka,” ujar Lucius melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (24/3).

“Ini kan namanya ‘aji mumpung’ banget,” sambungnya.

Tak hanya berkesan memanfaatkan situasi, Lucius menilai, keputusan untuk melakukan tes kesehatan para anggota dewan jelas menunjukkan betapa egoisnya sikap para wakil rakyat itu. Egoisnya sikap yang diambil anggota DPR itu makin kentara ketika saat ini banyak orang yang diduga atau pernah bersinggungan dengan pasien positif corona, justru memperoleh kesulitan untuk sekadar memeriksakan kesehatannya.

Mestinya, kata Lucius, anggota DPR dapat lebih memprioritaskan pemeriksaan bagi mereka yang berstatus ODP dan PDP, serta mereka yang menunjukkan adanya gejala terpapar virus corona sebagai kelompok yang diprioritaskan untuk memperoleh sarana rapid test.

“Alasan utama tentu saja karena rapid test khusus terhadap anggota DPR ini memperlihatkan sikap egoisme DPR yang mengistimewakan diri mereka di tengah kebutuhan mendesak penanganan Covid-19 yang harusnya mendahulukan warga masyarakat yang berstatus ODP dan PDP,” ucap Lucius.

Rapat Paripurna DPR RI

Lebih lanjut, Lucius menuturkan, bila tes tersebut akan tetap dilakukan pada Kamis atau Jumat mendatang, hal itu akan semakin menunjukkan sisi angkuh dan kesombongan para wakil rakyat di Senayan.

“Pemeriksaan menggunakan alat rapid test kepada anggota dan keluarga yang tak mempunyai gejala akan terlihat sebagai bentuk kesombongan DPR di hadapan begitu banyak warga masyarakat yang paling membutuhkan pengetesan itu karena sudah mempunyai gejala dan juga punya sejarah bersentuhan dengan pasien positif Corona,” lanjut Lucius.

“Kebijakan test cepat khusus DPR dan keluarga ini terasa jauh dari semangat solidaritas yang kini tengah tumbuh dalam masyarakat demi bersama-sama memastikan penyebaran virus ini segera berakhir, juga agar para pekerja medis yang dibekali APD yang minim terus sehat agar bisa melayani warga yang sudah tertular,” jelasnya.

Oleh karena itu, Formappi pun meminta agar pihak DPR mengkaji ulang hal itu dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat saat ini yang dinilai jauh lebih membutuhkan sarana rapid test tersebut.

Suasana di depan DPR jelang demo Ojol

“Jadi kegiatan ini tak perlu dilanjutkan agar tak melukai batin rakyat. Lebih baik alat rapid test dan tenaga medis yang ada fokus untuk warga yang sudah bergejala terpapar virus corona,” kata Lucius.

“Jika ada satu dua anggota DPR yang mungkin bergejala, maka sebaiknya mengikuti Protokol yang dibuat pemerintah, yakni dengan mendatangi Rumah Sakit rujukan atau menghubungi call center BNPB demi proses pelayanan yang adil dari negara,” tutupnya.

Editor: PARNA
Sumber: kumparan