JAKARTA – Para Anggota DPR RI dan keluarganya akan menjalani tes Corona pekan ini. Rencana ini pun menuai kritik, lantaran masih banyak rakyat mengantre untuk tes Corona. Di Korea Selatan, negara yang dianggap sebagai percontohan sistem tes Corona, tidak pernah ada prioritas untuk pejabat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Korea Selatan untuk RI, Kim Hakjo kepada detikcom, Selasa (24/3/2020). Dia mengatakan tak pernah ada prioritas untuk pejabat dalam tes uji Corona.
“Pejabat tidak pernah diprioritaskan dalam sistem pengujian dan perawatan yang disebutkan di atas (sistem tes Corona),” kata Kim Hakjo saat berbincang dengan detikcom.
Seperti diketahui, sistem penanganan virus Corona di Korea Selatan dianggap sebagai percontohan dunia, salah satunya lewat model tes Corona drive-thru. Korea bahkan bisa melakukan 18.000 tes dalam sehari. Hal ini tak terlepas dari strategi lacak, uji dan obati yang diterapkan Korea terhadap kasus Corona.
“Strategi dasar pemerintah Korea bertujuan untuk ‘mengejar dan melacak’ kasus-kasus potensial dengan secara intensif memfokuskan kemampuan pengujian kami kepada kelompok berisiko tinggi,” jelas Kim Hakjo.
Kim Hakjo pun menjelaskan, saat ini pihaknya bahkan melakukan langkah-langkah keras untuk terus mencari para pasien Corona yang belum terdeteksi. “Kami sedang melakukan langkah-langkah keras untuk melacak dan menguji mereka yang telah melakukan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Kim, pemerintah Korea Selatan juga sedang melakukan protokol tes Corona. Yang hanya sekadar mengalami gejala flu pun akan diuji. Tanpa pandang bulu.
“Kedua, karena gejala awal COVID-19 tidak dapat dibedakan dari gejala flu biasa, kami memperluas protokol pengujian untuk memasukkan mereka yang menunjukkan gejala flu di wilayah berisiko tinggi, yaitu Daegu, terlepas dari apakah mereka pernah kontak dengan kasus yang dikonfirmasi,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan bahwa yang diprioritaskan adalah mereka yang membutuhkan perawatan medis. Sedangkan di luar kelompok itu, akan ditampung dulu untuk dikarantina.
“Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, ketika datang ke perawatan medis untuk pasien yang dikonfirmasi, kami memprioritaskan sumber daya medis kami untuk mereka yang membutuhkan perawatan. Kasus-kasus yang dikonfirmasi yang memiliki sedikit kebutuhan untuk perawatan medis ditampung di bawah karantina di fasilitas perawatan sementara dan dipantau untuk gejala,” ujar Kim.
Sebelumnya diketahui bahwa, seluruh anggota DPR RI beserta keluarga akan menjalani tes virus Corona pekan ini. Kebijakan itu lantas dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat hingga Anggota Dewan itu sendiri.
“Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Tes akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya akan dilakukan pekan ini. Namun, Kemenkes menilai tidak semua anggota DPR akan mengikuti tes tersebut.
“Ya nggak ada masalah. Kan mereka habis reses, pulang dari daerahnya masing-masing,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto, saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Pimpinan MKD DPR Habiburokhman mengklaim tes Corona DPR tak menggunakan uang negara. Alat tes sisa nantinya juga akan dibagikan untuk masyarakat.
“Dana yang dipakai adalah dana pribadi hasil patungan sejumlah anggota DPR. Hanya sebagian kecil alat tes yang digunakan untuk tes DPR, sisanya disumbangkan ke masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (24/3/2020)
Editor: PARNA
Sumber: detiknews
