BATAM – Wali Kota Batam HM Rudi mendapat telepon dari Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal itu disampaikan Rudi saat membuka acara pelatihan kerja di Hotel Pusat Informasi Haji atau Asrama Haji Batam Center, Kamis (12/3/2020) siang.
Tujuan Jokowi dan Tito dalam sambungan selular itu, yakni untuk menanyakan soal persiapan penanganan lanjutan dan pencegahan virus corona (COVID-19) di Batam. Termasuk Rudi diperintahkan untuk menemui Konsulat Jendral (Konjen) Singapura di Batam. Untuk meminta bantuan baju atau pakaian pelindung medis di Batam jika ada pasien terjangkit virus Corona.
“Tadi malam saya ditelpon pak Jokowi. Tolong dibantu Batam. Ditelpon pak Tito juga soal corona. Tolong dibantu soal baju medis. Makanya saya jumpa tadi sama Konjen Singapura,” kata Rudi.
Rudi mengatakan, pertemuannya dengan Konjen Singapura adalah meminta bantuan soal baju medis. Sebab selama ini, baju tersebut belum tersedia.
Selain mahal, pakaian pelindung medis serba tertutup juga butuh proses Bea dan Cukai bila masuk ke Batam. Sehingga Rudi diperintahkan Jokowi dan Tito untuk melakukan koordinasi.
“Ternyata harganya mahal bapak/ibu. Sekali pakai, buang lalu dibakar. Bayangkan berapa uang negara terkait ini. Tapi demi masyarakat dan medis kita tentunya,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Rudi juga berbagi tips agar tidak mudah terjangkit COVID-19. Salah satunya dengan olahraga teratur, sering berjemur di matahari, jangan gampang stres, cuci tangan berkala dan jaga kebersihan.
• Tangani Virus Corona, Pemko Batam Ngaku Mulai Kehabisan Uang
• Buka Pelatihan Pencaker, Wali Kota Batam Ungkap Syarat Jadi Wali Kota; Kaya Dulu
“Bayangkan sebanyak 243 WNI di Natuna tempo hari. Semua disuruh olahraga agar badan bugar dan membantu virus mati jika ada di tubuh. Mauu sehat? Maka lakukan olahraga rutin,” imbau Rudi.
Krisis Air
Selain ancaman virus corona, warga Batam harus dihadapkan dengan kenyataan krisis air.
Bukan itu saja, aliran listrik juga terancam terganggu karena operasional pembangkit Bright PLN Batam juga menggunakan air.
Kondisi ini jelas akan memukul ekonomi Batam.
Khusus terkait Corona, tingkat hunian hotel di Batam terjun bebas hampir 50 persen.
Untuk penanganan virus Corona, Wali Kota Batam HM Rudi mengaku saat ini Pemko Batam sedang kesulitan biaya.
Rudi mengaku saat ini Pemko hanya memiliki Rp 2 miliar sebagai dana penanganan virus corona.
“Mungkin sebentar lagi habis. Saat ini, ada 83 pasien suspect di RSUD Embung Fatimah,” kata Rudi, Kamis (12/3/2020).
Selain anggaran, Batam juga kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani virus menular seperti Corona.
“Yang ada saat ini adalah spesialis penyakit paru-paru, penyakit dalam sudah ada. Yang khusus ini ya begitu lah (kekurangan,red),” katanya.
Pihaknya juga akan meminta Dinas terkait untuk menyurati kekurangan Pemko Batam ke Menteri Kesehatan RI.
Sehingga, pemerintah pusat bisa mengantisipasi dan membantu kekurangan itu.
Krisis air
Terhitung sejak 15 Maret 2020, PT Adhya Tirta Batam memperlakukan rationing atau penggiliran aliran air ke warga.
Penggiliran itu dilakukan karena kondisi air di waduk terus menyusut.
Ditambah lagi Batam memasuki musim kemarau.
Menurut PT. Adhya Tirta Batam (ATB) terdapat dua skenario dalam prosesnya. Skenario pertama, distribusi air akan dihentikan pada Kamis dan Minggu.
Skenario kedua, penghentian distribusi air akan dilakukan pada Sabtu dan Minggu.
Mendengar ini, salah satu pelaku komersial di bidang perhotelan mengaku keberatan.
“Ini pasti berdampak besar bagi tamu kami,” ucap Engineering Planet Holiday, Hadi Irsal kepada Tribun Batam, Kamis (12/3/2020) saat ditemui di sela-sela pertemuan terbuka yang digelar ATB di Radisson Convention Centre Batam.
Ia melanjutkan, kedua skenario ini tak menimbulkan solusi baru. Apalagi, beberapa waktu lalu pihaknya telah dihantam badai corona sehingga tingkat hunian di hotel mulai sepi.
“Apabila tidak ada kepercayaan konsumen terhadap kami yang tidak dapat menyediakan air bersih, ini masalah. Pemerintah harus mencari alternatif lain tanpa harus melakukan rationing,” tegasnya.
Apalagi menurut Hadi, hotel tempatnya bekerja berada di daerah Jodoh, Kota Batam.
Hadi menyebut, daerah ini termasuk daerah hilir Kota Batam, sehingga pemulihan suplai air pun akan terakhir didapatkan oleh pihaknya.
“Menurut ATB, ada waduk (Dam Tembesi) yang bisa dijadikan potensi untuk mengatasi krisis air ini. Namun 3 kilometer jaringan pipa di sana belum tersedia, sehingga distribusi air belum dapat dialirkan,” sesalnya.
Ia meminta perhatian serius instansi terkait agar krisis air ini tak berkepanjangan, sehingga mengganggu sektor perekonomian Kota Batam.
Sementara itu, perwakilan Nagoya Hill Hotel Batam, Roxen mengungkapkan solusi sementara ini (rationing bergilir) kurang tepat untuk diberlakukan.
Sebagai pekerja di bidang pelayanan perbelanjaan, Rexon mafhum betul jika air tak mengalir pada Sabtu dan Minggu, tentu akan mengganggu para pengunjung.
“Dari dua skenario ini sepertinya memberatkan kami. Bayangkan saya jika mal tidak ada air di Sabtu dan Minggu,” sambungnya.
Ia pun meminta ATB agar dapat mempertemukan para pelaku industri dan komersial di Batam dengan pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kami ingin menanyakan ini ke pemerintah. Kami harus hearing juga dengan mereka,” ujarnya.
Listrik terganggu
Di tengah ancaman krisis air di Batam, muncul isu baru. Warga Batam juga terancam krisis pasokan listrik.
Hal ini terungkap dari keresahan perwakilan pelaku industri di Batam, yakni Bright PLN Batam, dalam pertemuan terbuka yang diselenggarakan PT. Adhya Tirta Batam (ATB), Kamis (12/3/2020) di Radisson Convention Centre Batam.
Saat itu pertemuan memasuki sesi tanya jawab.
“Terkait suplai air, kebetulan operasional pembangkit kami juga menggunakan air. Jika tak segera dicarikan solusinya, maka warga juga akan terancam krisis listrik,” ungkap perwakilan Bright PLN Batam bernama Gusrianto.
Ia berharap, krisis air ini tidak menyebabkan masalah baru sehingga imbasnya ke warga Batam semakin berkepanjangan.
Sementara itu, seorang karyawan Nagoya Hill sebagai perwakilan usaha komersial, Roxen mengaku resah jika skenario pendistribusian (rationing) air secara bergilir mulai diterapkan.
Menurutnya, hal itu akan mendatangkan kerugian bagi para pelaku usaha di bidang komersial.
“Air itu kebutuhan dasar. Apalagi jika harus off di hari Sabtu dan Minggu. Itu bisa merugikan,” tegasnya
Editor: PARNA
Sumber: tribunbatam
