JAKARTA –
Ada tiga menteri Jokowi dikritik karena mengurus parpol saat jam kerja. Ironisnya, menteri-menteri Jokowi ini mengurus kepentingan parpol di tengah wabah Corona.
Ketiga menteri yang dimaksud adalah Menkominfo Johnny G Plate, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ketiganya terlihat di luar ‘jam kerja’ menteri saat NasDem dan Golkar menggelar pertemuan di kantor DPP Golkar, Senin (9/3/2020).
Johnny G Plate, yang notabene Sekjen NasDem, mendampingi sang Ketum, Surya Paloh. Kemudian Airlangga, yang juga Ketum Golkar, menyambut kedatangan Paloh. Agus turut mendampingi.
Keberadaan menteri Jokowi di satu agenda pertemuan parpol dikritik ICW. ICW menilai seharusnya Jokowi bertanggung jawab karena tidak konsisten melaksanakan aturan larangan rangkap jabatan. Pertemuan ketiga menteri di jam kerjanya dinilai sebagai dampak rangkap jabatan yang diembannya.
“Persoalan terkait dengan menteri kabinet Jokowi yang melakukan safari politik pada saat jam kerja, hal ini karena peran ganda yang dijalankan oleh menteri tersebut. Pada saat yang bersamaan dia mengurus kerja-kerja di kementerian terkait, persoalan kabinet, persoalan pemerintah dan negara, akan tetapi pada saat yang sama dia juga menjalankan fungsi, menjalankan organisasi partai politik,” ungkap Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, saat dihubungi.
Donal mengaku ICW kerap mengingatkan Jokowi agar peran ganda dihindari. Namun, lanjut Donal, Jokowi di kabinet jilid duanya tidak konsisten melarang menteri rangkap jabatan. Jadi, dia menilai, Jokowi menerapkan aturan yang bisa berdampak pada organisasi pemerintahan.
Sorotan juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengungkit soal isu Corona (COVID-19) sebagai pekerjaan yang mestinya ditangani serius oleh para menteri di hari kerja.
“Tanggung jawab etis para menteri pada tugasnya yang dituntut untuk memastikan pelayanan publik menjadi prioritas, bukan urusan parpol sendiri. Tanggung jawab etis itu semakin relevan dibicarakan ketika saat ini negeri kita sedang di puncak krisis terkait dengan antisipasi virus Corona. Situasi itu sesungguhnya memerlukan kerja serius para menteri untuk menyumbangkan pekerjaan terbaiknya demi mengatasi krisis karena wabah Corona tersebut,” ujar Lucius, saat dihubungi.
Menurut Lucius, antisipasi penyebaran Corona seharusnya dikedepankan ketimbang menghadiri urusan parpol. Dia menganggap agenda parpol tidak berdampak langsung kepada publik.
“Apalagi untuk urusan parpol itu, parpol melibatkan menteri yang seharusnya sedang fokus pada urusan publik dalam mengatasi wabah Corona,” ucap Lucius.
Untuk itu, dia menuturkan, Presiden Jokowi semestinya mau bersuara. Tetapi, Lucius tak yakin akan ada sorotan dari Jokowi.
Terlebih Jokowi dalam aturannya memperbolehkan menteri rangkap jabatan.
“Kita berharap saja, pemerintah atau Presiden tidak akan dimarahi publik jika kerja mereka melakukan pencegahan wabah Corona tidak berhasil,” imbuhnya.
Respons Menteri Usai Disorot
Airlangga selalu Menko Perekonomian merespons singkat soal kritik tersebut. Dia mengatakan sebagai menteri bisa bekerja kapan saja.
“Kalau menteri itu kerjanya tidak sesuai dengan waktu, malam pun kita kerja,” kata Airlangga usai pertemuan dengan NasDem.
Sementara itu, Menkominfo Johnny menilai pertemuan antara NasDem dan Golkar sebagai bagian dari kerja untuk mendukung program Presiden. Pembahasan dalam pertemuan itu salah satunya terkait UU Omnibus Law.
Menurut Johnny, jam kerja menteri tidak dibatasi jam kerja kantor, bahkan bisa hingga malam. Untuk itu, dia mengklaim pertemuan di DPP Golkar tersebut bagian dari kerja menteri.
“Kami ingin memastikan langkah-langkah dan kebijakan Presiden itu diterjemahkan dengan baik oleh langkah-langkah politik, oleh kekuatan politik NasDem dan Golkar, baik di pemerintahan maupun di DPR, MPR bahkan di pemerintah daerah yang mana kami mempunyai unsur kekuatan politiknya,” kata Johnny.
Dia menerima tiap kritik yang muncul. Namun dia menegaskan lagi pertemuan antarparpol siang tadi merupakan bagian dari kerja. Masalah Corona dan omnibus law justru diprioritaskan.
“Tadi kami bicarakan efek dari Corona, masalah Corona bagaimana diatasi bukan hanya dari medis dan nonmedisnya, perang dagang dunia antara AS dan Tiongkok, justru kita bicara itu. Justru kita prioritaskan. Yang pertama dibicarakan Pak Airlangga dan dijawab Pak Surya Paloh adalah masalah Corona bagaimana kita hadapi,” katanya.
Editor: PARNA
Sumber: detiknews
