JAKARTA – Pengamat Teknologi Informasi Dan Komunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi menganggap pembayaran biaya sekolah atau Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) lewat Gopay berpotensi sarat konflik kepentingan. Untuk itu ia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim perlu mengajak platform pembayaran digital lain.

Kemudahan pembayaran ini terkesan sarat konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat Nadiem adalah pendiri Gojek.

“Sebab kalau hanya Gopay saya khawatir ada kesan negatif pada Mas Menteri. (Apalagi) sekarang ia bukan lagi pimpinan Gojek tapi adalah pembantu Presiden dan pelayanan masyarakat. (Sehingga harus) adil bagi semua pelaku bisnis dan menghindari konflik kepentingan,” ujar Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).

Di sisi lain, Heru mengapresiasi upaya modernisasi dunia pendidikan, salah satunya adah pembayaran SPP. Namun, ia mengingatkan agar pembayaran SPP bisa memakai semua platform pembayaran digital.

“Namun, agar tidak konflik kepentingan harusnya pembayaran bisa menggunakan semua e-wallet atau mobile payment yang ada saat ini,” kata Heru.

Heru juga mengatakan Nadiem seharusnya mengutamakan platform pembayaran digital BUMN, alih-alih menggunakan Gopay. Misalnya lewat dompet digital LinkAja. Platform pembayaran digital ini merupakan gabungan layanan pembayaran Telkomsel dan beberapa bank BUMN lain.

“Bahkan harus diutamakan yang dimiliki BUMN, bukan swasta Kecuali ada rencana Gopay akan di-BUMN kan,” tuturnya.

Gopay akhirnya bisa digunakan untuk membayar SPP melalui fitur GoBills. Faktanya, warganet sudah memprediksi hal tersebut saat Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbud namun saat itu hal itu hanyalah sebuah guyonan semata.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut kerjasama pembayaran SPP tidak hanya lewat Gojek saja.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Ade Erlangga menyebut mereka terbuka bagi perusahaan fintech lain yang ingin terlibat di bisnis pembayaran SPP sekolah secara digital.

Ade menjelaskan Kemendikbud di era industri 4.0 tidak bisa menutup kemungkinan sistem pelayanan digital yang semakin meluas. Sehingga, inovasi dari swasta termasuk inovasi teknologi telah menjadi unsur penting dalam meningkatkan kemudahan masyarakat saat ini. Hal tersebut berlaku pula di dunia pendidikan.

Editor: PARNA
Sumber: CNN Indonesia