JAKARTA – Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pemerintah bakal mengantisipasi masuknya WNI eks ISIS di jalur-jalur perbatasan. Pemerintah sebelumnya telah memutuskan tak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah di Timur Tengah.
“Kita waspadai tempat-tempat yang menjadi ‘perembesan’, kita antisipasi dengan baik. Dari imigrasi, seluruh aparat yang ada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2).
Moeldoko menyatakan, pemerintah masih akan memverifikasi data ratusan eks ISIS tersebut. Moeldoko mengatakan pemerintah bakal menerjunkan tim untuk mendata secara detail. Ia memperkirakan waktu verifikasi pendataan itu memakan waktu tiga sampai empat bulan.
“Tim dari Indonesia akan melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu. Didata dengan baik,” katanya.
Sementara bagi WNI eks ISIS yang masih memegang paspor dan berniat pulang dengan upaya sendiri ke Indonesia, kata Moeldoko, akan ditindak secara hukum.
“Jadi kan mereka ke sana dalam rangka gabung dengan ISIS, sebuah organisasi terorisme itu sudah masuk kategori Begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum,” ucap Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tak memulangkan 689 WNI eks ISIS ke Indonesia. Alasannya, pemerintah khawatir ratusan WNI eks ISIS itu menyebarkan virus-virus terorisme di Indonesia. Pemerintah juga menyebut ratusan warga eks ISIS itu telah stateless atau tak memiliki kewarganegaraan karena telah membakar paspor dan memiliki keinginan sendiri untuk meninggalkan Indonesia.
Terpisah, Presiden Jokowi juga menguatkan penolakan terhadap WNI eks ISIS untuk kembali ke Tanah Air. Dia mengaku telah meminta pihak terkait untuk mendata ratusan WNI eks ISIS untuk keperluan pencekalan. Dia mengutarakan itu lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (12/2).
“Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal,” kata dia.
Jokowi mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan dan mencekal ratusan WNI eks ISIS guna menjaga keamanan. Dia mengklaim lebih ingin memprioritaskan keamanan masyarakat yang lebih besar di Indonesia.
“Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI,” tuturnya.
Editor: PARNA
Sumber: CNN Indonesia
