Jakarta – Presiden Siprus, Nicos Anastasiades, menyatakan bakal mencabut paspor yang diberikan kepada sejumlah orang yang dianggap bermasalah, termasuk buronan kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), Low Taek Jho alias Jho Low. Dia mengakui ada kekeliruan dalam penerapan program menanamkan modal demi bisa mendapatkan kewarganegaraan.

“Kami mengakui telah melakukan kekeliruan karena memberikan sejumlah paspor kepada 10 sampai 15 orang. Kami akan segera mencabut paspor yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar persyaratan yang ditetapkan, secepatnya,” ujar Anastasiades, seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/11).

Dalam laporannya, surat kabar berbahasa Yunani, Politis, menyatakan Low memperoleh paspor Siprus pada 2015 dengan bantuan perantara Henley & Partners. Dia datang ke sana pada September 2015 dan memperoleh paspor dua hari kemudian melalui Badan Penanaman Modal Siprus (Siprus Investment Plan).

Bahkan Uskup Agung Siprus, Chrysostomos II, mendukung pemberian paspor kepada Low, meski dia adalah seorang buronan.

Menteri Dalam Negeri Siprus, Constantinos Petrides, menyatakan mereka akan menelaah laporan Politis dan memeriksa kembali latar belakang orang-orang yang mendapat kewarganegaraan Siprus serta Uni Eropa.

Pengganti Petrides, Socrates Hasicos, menyatakan akan mencabut paspor jika Low terbukti terlibat kejahatan. Dia beralasan polisi menyatakan Low tidak terlibat perkara hukum apapun sehingga permohonannya mengajukan kewarganegaraan dikabulkan.

Menurut penelusuran Associated Press, setidaknya Siprus telah menerbitkan 4000 paspor kepada sejumlah pengusaha. Program itu sudah berjalan sejak 2013, ketika terjadi krisis ekonomi.

Para pemodal diwajibkan menanamkan uang di sektor properti sebesar EUR2 juta (sebesar Rp31 miliar) selama dua tahun. Sebagai imbalannya mereka mendapatkan kewarganegaraan Siprus dan Uni Eropa.

Hingga saat ini Siprus sudah berhasil mengumpulkan modal sebesar EUR7 juta (sekitar Rp108 triliun) dari skema itu. Menurut Anastasiades, jumlah investasi itu berhasil menyelamatkan negaranya dari kebangkrutan.

Pemerintah Siprus pada Oktober lalu mulai melakukan penyelidikan terhadap latar belakang sejumlah orang yang memegang paspor Siprus melalui program itu. Hal itu dilakukan setelah Uni Eropa menekan Siprus dan negara anggota lainnya bahwa program itu rentan disalahgunakan oleh orang-orang dari negara lain untuk melakukan pencucian uang dan menghindari pajak.

 

 

Editor: PAR
Sumber: CNN Indonesia