Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto kembali bertemu. Mereka bertukar cakap dan tawa menjelang pelantikan kabinet di Istana Merdeka. Dua purnawirawan TNI itu berdiri berdampingan di barisan terdepan. Mereka berada di antara 38 menteri yang akan disumpah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Hari itu istimewa. Setelah Luhut dan Prabowo lepas dari karier kemiliteran, dua orang yang ibarat abang-adik ini kini berada dalam satu perahu lagi—Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi.

Sumper kumparan menyebut, keduanya sengaja ditempatkan bersebelahan saat dilantik. Padahal, posisi Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi tak segaris dengan Prabowo di Kementerian Pertahanan.

Namun posisi tersebut diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan secara tersirat bahwa Luhutlah yang akan berperan “menjaga” Prabowo untuk Jokowi. Dialah yang bakal “mengunci” Prabowo agar tetap satu visi dengan Presiden.

Jauh sebelum ini, Prabowo dan Luhut direkatkan oleh dunia militer. Luhut lulusan Akademi Militer 1970, dan Prabowo lulusan tahun 1973. Selama ini, beda kubu politik dalam dua kali pentas Pilpres pun tak melunturkan hubungan bekas atasan-bawahan di Komando Pasukan Sandi Yudha (nama lama Komando Pasukan Khusus) itu.

Meski Prabowo berasal dari kubu seberang yang melawan Jokowi sengit selama Pilpres, Luhut ikut menyambut Prabowo masuk kabinet. Ia percaya Prabowo punya tujuan sama untuk mewujudkan sistem pertahanan yang mapan.

“Pak Luhut mendorong Pak Prabowo menjadi Menhan yang efektif,” kata Staf Khusus Menko Maritim, Atmadji Sumarkidjo, kepada kumparan di kantornya, Jumat (25/10).

Kehadiran Prabowo ke kabinet bukannya bebas cibiran. Langkah Jokowi merangkul seteru politiknya panen hujatan dan menuai kekhawatiran. Sejumlah petinggi partai koalisinya merasa keputusan nekat itu bisa jadi bumerang.

Terlebih, beberapa parpol tak mendapat penjelasan memadai soal bergabungnya Gerindra. Safari politik Prabowo yang beruntun ke PKB, Golkar, dan NasDem rupanya tidak membicarakan alih posisi politik Gerindra.

Belum lagi, Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif tampak menjaga jarak dengan partai pengusungnya menjelang pengumuman kabinet.

Situasi itu membuat beberapa partai, terutama PKB, Golkar, dan NasDem, kurang bisa menerima kehadiran Prabowo. Namun akhirnya, alasan rekonsiliasi membuat mereka harus legawa.

“Sebagai partai koalisi, sebagai yang berjuang bareng-bareng, walaupun sedikit kecewa, ya harus menerima untuk mendukung Pak Jokowi dan apa pun keputusan yang diambil,” kata kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada kumparan.

Tentu tak semua anggota koalisi bisa menerima alasan rekonsiliasi. Sebagian lainnya menganggap luka akibat friksi pada pilpres belum sepenuhnya sembuh. Dan Prabowo yang dianggap menjadi biang keonaran kini justru merangsek masuk ke tengah mereka.

“Mesti ada sujud syukur dulu, kerusuhan dulu, proses MK dulu, dan ini membuat masyarakat terpolarisasi. Kalau memang berniat untuk gabung, proses-proses itu kan tak perlu terjadi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Ace Hasan Sadzily, Kamis (17/10).

Kecemasan terhadap Prabowo membuat noda hitamnya diungkit partai koalisi. Laku Prabowo semasa kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang pernah menggerakkan pasukan di luar komando Panglima TNI kembali disorot.

Pada 22 Mei 1998, sekelompok pasukan dari kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) bergerak menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Jenderal Wiranto, Panglima TNI kala itu.

Insiden itu membuat berang Presiden Habibie yang baru dilantik. Ia lantas meminta Prabowo dicopot dari posisi sebagai Komandan Kostrad. Prabowo yang tak terima, menurut Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dalam biografinya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, kemudian mendatangi Istana Merdeka dengan menenteng senjata dan membawa pengawal.

Kini, Prabowo yang mempunyai rekam jejak seperti itu, justru diberi kursi Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Hal itu, menurut beberapa tokoh koalisi Jokowi, membuat kewenangan yang dimiliki Prabowo menjadi berlebihan.

Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Prabowo selaku Menhan akan berperan sebagai triumvirat bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Artinya, ketiganya memegang kendali pemerintahan jika presiden dan wakil presiden mangkat atau terjadi kekosongan pemerintahan. Dan di antaranya ketiga menteri itu, Menhan berada di daftar pertama sebagai pengendali.

Selain Prabowo, tidak ada politisi lain—pun dari koalisinya—yang diberi kekuasaan sedemikian besar oleh Jokowi di posisi triumvirat. Jabatan Menlu dipegang oleh diplomat karier Retno Marsudi, dan Mendagri oleh mantan Kapolri Tito Karnavian.

Parpol koalisi juga menyoroti peranti yang dimiliki Prabowo sebagai Menhan. Maklum saja, Kementerian Pertahanan mengelola anggaran terbesar kedua di pos APBN 2020 yang mencapai Rp 127,4 triliun. Anggaran itu menjadi kunci TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan.

Deret keresahan soal Prabowo itu bukannya tak diantisipasi oleh kubu Jokowi. Istana telah menghitung untung-rugi bergabungnya Prabowo ke koalisi sejak pertemuan sang mantan Danjen Kopassus dengan Jokowi di MRT pada 13 Juli.

Hingga akhirnya di pertengahan Agustus, lobi yang dijembatani Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mulai mengerucut pada pemberian posisi menteri untuk Prabowo.

Kala itu, konflik di Papua menarik perhatian Prabowo. Ia lantas menulis konsep penguatan pertahanan agar pergolakan di Bumi Cenderawasih itu tak berlanjut.

Pada saat yang sama, perbincangan internal yang dikomandoi kedua wakil ketua umum Gerindra, Dasco dan Fadli Zon, memutuskan target Gerindra untuk mendapatkan posisi Menhan untuk Prabowo.

“Kalau misalnya (Gerindra) bergabung, Pak Prabowo bergabung (ke kabinet), posisinya paling cocok di Kementerian Pertahanan,” kata Sandi kepada kumparan, Sabtu (26/10).

Gerindra dan Prabowo lantas menyorongkan permintaan itu ke Jokowi. Berikutnya, Jokowi berbicara dengan Luhut untuk menimbang untung-ruginya. Pada titik ini, Luhut terlibat banyak percakapan telepon dengan Prabowo.

Luhut mempersiapkan skenario untuk “mengawal” Prabowo di kabinet. Sebagai senior dan bekas rekan bisnis Prabowo di PT Kiani Kertas, Luhut tahu persis seperti apa watak juniornya itu—beserta jejaring orang di sekelilingnya.

“Yang kenal betul sama Prabowo ya Pak Luhut,” kata Atmadji.

Jokowi, menurut dua sumber di lingkaran pemerintahan, akhirnya punya banyak alasan untuk mendukung Prabowo bergabung ke pemerintahan. Pertama, Prabowo tak lagi punya keistimewaan seperti saat menjadi perwira aktif yang notabene juga mantu Presiden Soeharto.

Kedua, para perwira TNI yang saat ini memegang posisi kunci, tak terlalu akrab dengan Prabowo. Sekalipun mereka misal pernah dikomandani Prabowo, kehadiran Luhut sebagai senior Prabowo di militer—yang juga berada di kabinet—bakal menjamin keamanan.

Faktor senioritas di militer itu diyakini menjadi kunci Jokowi untuk “mengamankan” Prabowo. Tak cuma Luhut, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fahcrul Razi yang juga senior Prabowo, pun masuk kabinet sebagai Menteri Agama.

“Menjaga” Prabowo menjadi tugas tambahan Fachrul Razi selain untuk menangkal radikalisme. Fachrul dahulu merupakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo karena disebut terlibat kasus penculikan aktivis pada 1998.

Sebelum bergabung ke kabinet, Prabowo juga telah bertemu senior-seniornya di militer yang berada di lingkaran Jokowi. Menurut sumber di Gerindra, konsep keamanan Prabowo sudah dibicarakan dengan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dan Agum Gumelar—dua seniornya di Kopassus.

Usai Jokowi dilantik, ia membuat jaring pengaman untuk mengatur kinerja menteri di kabinet. Sejak awal ia menegaskan, tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden.

Jokowi juga bakal menerbitkan Perpres yang memungkinkan menteri koordinator menganulir kebijakan menteri dalam lingkup koordinasi mereka. Maka, Menkopolhukam Mahfud MD bisa memveto kebijakan Prabowo selaku Menhan yang berada di bawah garis koordinasinya.

“Menko punya hak veto untuk mengendalikan agar seluruh pesan Presiden dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis,” kata Mahfud di Istana Negara, Kamis (24/10).

“Kuncian” lain untuk Prabowo adalah posisi Wakil Menteri Pertahanan yang berasal dari pendukung Jokowi. Kursi itu diduduki oleh Wahyu Trenggono, politisi PDIP dan mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.

Pada akhirnya, Wamenhan dan para purnawirawan TNI di kabinet diyakini bakal menjaga Prabowo agar tetap satu komando dengan Jokowi.

“Jaring pengaman (melalui) institusi-institusi sudah cukup kuat untuk menjaga (Prabowo) tidak leluasa bergerak,” kata seorang pejabat pemerintahan.

Belum lagi, Prabowo berada di bawah sorotan koalisi Jokowi di parlemen. “Kita tunggu, ada perubahan signifikan yang dilakukan nggak,” kata Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Masuknya Prabowo membuat Jokowi rela menyingkirkan beberapa kandidat Menhan lain. Sebelumnya, menurut sumber kumparan, posisi itu bakal diisi mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko.

Namun Jokowi kemudian mempertahankan Moeldoko sebagai Kepala KSP, bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang tetap memegang posisi semula di lingkungan Istana.

Bergabungnya Prabowo ke kabinet mendapat sokongan PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi. Padahal, jatah kursi Menhan sejatinya diincar partai banteng itu lewat nama bendahara umumnya, Olly Dondokambey.

Bagaimanapun, di antara partai koalisi, PDIP justru tampak paling mesra dengan Gerindra. Perbincangan awal Prabowo dan Megawati berjalan mulus lewat jamuan nasi goreng di rumah Mega.

Setelah itu, Prabowo secara khusus mengajukan konsep pertahanannya kepada Mega. PDIP, ujar seorang politisi Gerindra, memang aktif mengajak Gerindra masuk ke jajaran pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Mega—yang pernah berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2009—tak pernah berkomentar buruk soal Prabowo.

Kini, setelah Prabowo masuk kabinet, PDIP mengingatkan agar Gerindra tak main-main. “Orang Jawa itu punya perumpamaan, dikei hati ojo ngerogoh rempelo (dikasih hati jangan minta ampela),” kata Hasto. Artinya, sudah mendapatkan jatah menteri, jangan meminta yang lain-lain.

Seperti pula cerita Ruhut Sitompul soal ucapan Luhut kepada Prabowo, “Ingat ya, di atas langit masih ada langit.”

 

Editor: PAR
Sumber: kumparan