Jakarta – Menjelang dibukanya pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati. Pasalnya ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah tingginya minat orang menjadi PNS.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan sejumlah oknum menjelang pendaftaran CPNS.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengemukakan, tingginya animo masyarakat menyambut dibukanya pendaftaran seleksi CPNS kerap dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan.

Seperti apa informasi Modus pertama adalah penipuan pada simulasi seleksi CPNS.

Foto: Dokumentasi Humas Pemkot Bandung

“Modus-modusnya banyak spektrumnya nih, mulai dari penipuan tryout resmi CAT (Computer Assisted Test) BKN,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Biasanya oknum curang tersebut mengadakan simulasi ujian CPNS, baik seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB) di hotel-hotel dan ujung-ujungnya meminta bayaran kepada peserta dengan mengatasnamakan BKN.

“Itu berbayar dan ngaku-ngaku ini resmi dan itu di hotel (diselenggarakan simulasinya),” sebutnya.

Biasanya mereka juga mengiming-imingi bahwa soal ujian dalam simulasi tersebut adalah yang diujikan pada seleksi tahun-tahun sebelumnya.

Tujuannya untuk menarik minat masyarakat. Padahal soal ujian CPNS adalah rahasia negara sehingga tidak akan bocor ke publik.

“Ada lagi di dalam simulasi itu soal 2018, nggak mungkin. Soal SKD dan SKB itu rahasia negara, tidak akan pernah keluar. Bahkan kami pun tidak tahu,” jelasnya.selengkapnya? Baca halaman selanjutnya.

Modus penipuan kedua adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS. Oknum tak bertanggung jawab ini biasanya menjanjikan masyarakat menjadi PNS dengan cara instan, tanpa seleksi apapun.

Nantinya, oknum tersebut akan membuat SK palsu sehingga seolah-olah si korban ini benar-benar berhasil diangkat menjadi PNS lewat jalur instan. Si korban pun akan dimintai sejumlah uang sesuai kesepakatan untuk membayar jasa karena telah dibantu menjadi PNS, padahal itu penipuan.

“Mereka dijanjikan oleh entah itu oknum, entah itu orang di luar sana, dijanjikan ini lho buktinya, silahkan mulai kerja,” ujar kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan kepadai detikcom, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya modus penipuan semacam ini banyak terjadi dan tentu saja SK palsu tersebut mengatasnamakan BKN agar seolah-olah tampak resmi guna menjerat korbannya.

“Banyak sekali SK-SK palsu yang mengatasnamakan BKN, bahwa dia diterima sebagai ini, dengan pangkat ini, gaji ini, mulai bekerja tanggal segini. SK-nya terlihat sangat resmi,” tambahnya.

Foto: Andhika Akbaransyah

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengimbau agar siapapun yang ingin menjadi PNS ikuti lah prosedur resmi, yaitu ketika ada pembukaan lowongan, daftar lah dan ikuti seleksi yang ada.

“Untuk menghindari penipuan, kalau itu prosesnya dari awal dilakukan sendiri dengan pendaftaran online, ikut SKD, ikut SKB, jangan khawatir ada penipuan. Yang mau tertipu itu yang tidak mau mengikuti prosesnya dan itu masih sangat banyak yang mau tertipu seperti itu,” kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sekarang, lanjut dia, tidak mungkin ada celah untuk menjadi PNS dengan cara instan.

“Sekarang ini kan banyak yang tertipu karena tidak mau ikuti proses, dijanjikan ‘oh gampang itu gampang’. Padahal sekarang benar-benar tidak ada,” sebutnya.

Tips berikutnya agar tak jadi korban penipuan jangan sembarang ikut tryout atau simulasi ujian CPNS yang mengatasnamakan BKN tapi memungut biaya. Salah satu cara menghindari penipuan simulasi seleksi CPNS, Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi BKN Efni Surayadi mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi resmi milik pemerintah untuk berlatih soal SKD tanpa dipungut biaya.

“Tentu sah-sah saja apabila masyarakat ingin melakukan simulasi soal SKD di banyak tempat. Namun, BKN tidak menjamin kualitasnya,” kata dia dikutip detikcom dari laman Setkab.

 

 

 

 

 

 

Editor: PAR
Sumber: detikfinance