Jakarta – PPP meminta semua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI tak menggelar demo saat pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober. PPP Khawatir aksi tersebut ditunggangi pihak yang tak bertanggungjawab.
“Soal demo di hari pelantikan, itu konteksnya sudah jauh melenceng. Bahwa nantinya bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok anti-Jokowi yang berusaha menggagalkan pelantikan,” ujar Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya demo. Sebab demonstrasi adalah hal yang lumrah dilakukan dalam demokrasi. Namun, pelaksanaan demo juga harus memahami situasi dan kondisi.
“Demonstrasi merupakan hal lumrah saja dalam iklim demokrasi. Namun demonstrasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum apalagi anarkistis,” katanya.
Awiek pun meminta para mahasiswa untuk mempercayakan pada proses konstitusi. Mengingat saat ini judicial review terhadap UU KPK sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Soal deadline, itu keliru. Mau terbit perppu lha revisi UU-nya belum sah menjadi UU. Lagian perppu itu harus dilihat dari aspek persyaratan yakni kegentingan yang memaksa. Saat ini UU tersebut sudah diajukan judicial review terhadap MK, maka prosesnya ditunggu dulu sampai ada putusan MK,” ujar Awiek.
Abbas–sapaan akrabnya–mengatakan BEM SI belum bisa memutuskan akan bergabung bila diajak bergabung dalam demonstrasi tersebut. Dia mengatakan BEM SI harus berkonsolidasi juga dengan kampus-kampus di daerah.
Pihaknya sendiri sudah mengagendakan turun ke jalan di hari pelantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober nanti. Abbas mengatakan BEM SI akan menyampaikan poin yang sama saat demo beberapa waktu lalu.
“Kalau kemarin kita sudah konsolidasi juga di Kalimantan. Dan hasilnya, kita mengawal pelantikan presiden. Kita aksi di pelantikan. Tidak ada bahasan di tanggal 14 Oktober. Kita akan tetap tuntut presiden sama seperti tuntutan sebelumnya, salah satunya menerbitkan Perppu KPK juga,” tuturnya.
Sumber: detiknews
