Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (CNNIndonesia/Safir Makki)Ia menjanjikan pengajaran mengenai nilai Pancasila dalam PMP yang baru akan berbeda dengan yang sebelumnya pernah diterapkan.
“Namanya kan tidak harus PMP, tidak harus PMP yang penting substansinya,” terang Muhadjir dikonfirmasi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/10).
Ia pun mengatakan telah menggelar dua kali pelatihan atau workshop di Jakarta dan Malang, yang secara khusus merembuk wacana ini.
“Butirnya [butir-butir pancasila] bisa dikurangi bisa ditambah, kita lihat nanti lah. Yang penting bahwa penanaman nilai itu berbeda dengan transfer pengetahuan,” jelas Muhadjir.
Namun menurut dia, masih terdapat perdebatan di tengah pembahasan itu. Misalnya, mengenai perlu atau tidak ada pemisahan materi antara pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila.
“Sementara ini masih ada perbedaan, kalau saya meminta dipisah antara PKn dengan penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila, ini harus pelajaran sendiri. Terutama pada jenjang pendidikan dasar, yakni SD dan SMP,” tukas dia.
Untuk menjalankan wacana ini, Kemendikbud mengaku masih perlu menyusun payung hukum berupa peraturan pemerintah.
“Semakin cepat [dilaksanakan] semakin baik, ya diusahakan [bisa diterapkan] tahun depan. Ini masih dikaji. Karena ada PP yang mengatur, maka itu PP-nya masih dikaji,” sambung dia lagi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2018 memunculkan wacana kembali memasukkan mata pelajaran PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano menerangkan mata pelajaran PMP bisa digunakan untuk melawan paham-paham radikalisme yang sedang marak tumbuh di Indonesia.
“PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan,” katanya usai menghadiri upacara peringatan hari guru di gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/11). (ika/wis)
Sumber: CNNIndonesia
