Partai Gerindra hingga kini masih ngotot untuk menjadi Ketua MPR. Alasannya, demi keseimbangan politik di parlemen mengingat Presiden dan Ketua DPR sudah berasal dari koalisi Jokowi.
PDIP membantah argumentasi Gerindra soal keseimbangan politik. Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut, koalisi Jokowi sudah mengalah dan menyetujui permintaan Gerindra serta PAN soal penambahan pimpinan MPR melalui revisi UU MD3.
Sehingga, kini koalisi yang dulu mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendapat posisi pimpinan MPR.
“Ya kan kita sudah mengalah dengan menyetujui revisi UU MD3,” kata Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10)
Menurut Basarah, dengan setuju penambahan pimpinan MPR termasuk bagi parpol yang dulu mendukung Prabowo-Sandi, PDIP dan koalisi Jokowi, sudah membuktikan tak ingin mengambil seluruh jabatan politik.
“Itulah bentuk dari kami ingin berbagi, ingin bersama-sama dengan partai-partai di luar koalisi Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” ujarnya.
“Niat baik inilah yang harus disyukuri oleh kita bersama bahwa partai-partai di koalisi pendukung Pak Jokowi tidak ingin mengambil semua. Maka oleh karena itu disiapkanlah kursi pimpinan MPR dari seluruh partai politik,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Gerindra pantas mendapatkan Kursi Ketua MPR, sehingga kalau musyawarah tak menemui hasil, Gerindra akan tetap menempuh jalur voting.
“Demi menghindari situasi the winner takes it all maka yang layak mendapatkan kursi Ketua MPR adalah Gerindra. Kita tetap maju, walaupun voting kita akan maju,” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (3/10)
Editor: PAR
Sumber: Kumparan
Sumber: Kumparan
