Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau Aksi Mujahid yang akan digelar di depan Istana Negara. KPAI memantau untuk memastikan anak-anak terlindungi dan ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kita melakukan pengawasan untuk mengumpulkan data dan info sesuai tugas dan fungsi yang kita punya, memastikan anak ini dilindungi dan ada yang tanggung jawab. Ini anak-anak ada yang kelelahan, datang dari kemarin. Ada yang tidur di aspal. Mereka bilang tidak punya uang, ngeteng, datang (ke Jakarta) naik truk,” kata komisioner KPAI Jasra Putra kepada wartawan, Sabtu (28/9/2019).

KPAI Pantau Pelibatan Anak di Aksi Mujahid 212 Depan Istana

Selain komisioner, KPAI juga menerjunkan sejumlah stafnya untuk memantau. Jasra mengatakan KPAI juga berencana menemui panitia Aksi Mujahid 212 untuk memastikan kondisi anak-anak.

“Tujuan lain, kita sampaikan juga ke koordinator aksi, apakah bisa anak-anak ini dibawa ke Monas karena di sana ada tempat teduh. Lalu difasilitasi makan, minum. Kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana mereka pulang ini. Karena mereka tidak punya ongkos, dari mereka ada ratusan juga dari Kabupaten Bogor, dan daerah lain,” ujar Jasra.

Jasra mengaku saat ini tengah berbincang dengan anak-anak yang ada di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dia juga melihat ada anak-anak yang kehabisan uang sementara mereka berasal dari luar Jakarta.

KPAI memastikan anak-anak terlindungi dan ada pihak yang bertanggung jawab

“Mereka dapat info dari Facebook, leaflet. Mereka katanya datang ke sini mau ketemu ulama. Anak-anak ini ada yang putus sekolah, sebagian ada yang merokok saya tegur juga, saya minta matikan agar yang lain tak terpapar asap. Di sini memang tak ricuh, tapi anak-anak ini tidur di aspal yang kalau dibiarkan lambat laut tentu dapat berdampak pada kesehatan,” ucap dia.

Aksi Mujahid 212 ini akan digelar di depan Istana Kepresidenan. Ada empat isu yang diusung massa Aksi Mujahid 212 memprotes pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat isu yang diangkat massa Aksi Mujahid 212 soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban. Aksi diketuai Edy Mulyadi.

Editor: PAR
Sumber: detiknews