Dukungan beberapa DPD kepada Bambang Soesatyo untuk maju sebagai ketua umum Golkar, Jakarta, Jumat, (28/6). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
POJOK BATAM.ID – DPR menanggapi tuntutan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di beberapa daerah, termasuk depan Gedung DPR/MPR. Dalam aksinya, mahasiswa menolak pengesahan beberapa RUU kontroversial seperti revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, serta revisi UU KPK yang telah disahkan.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya resmi menunda pengesahan RKUHP dan revisi UU Pemasyarakatan. Khusus revisi UU Pemasyarakatan, telah ditunda pengesahannya dalam rapat paripurna Selasa (24/9) ini.
“Untuk menurunkan tensi dan memenuhi keinginan aspirasi publik dan usulan presiden, maka 2 UU (RKUHP dan revisi UU Pemasyarakatan) sudah diputuskan ditunda. Penundaan itu juga harus sejalan dengan tata cara dan prosedur yang ada di parlemen. Seluruh fraksi-fraksi memahami tuntutan mahasiswa dan keinginan presiden, maka kita tunda,” ujar Bamsoet -demikian ia disapa- dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9).
“Saya ucapkan di sini agar adik-adik mahasiswa bisa paham bahwa apa yang kami lakukan di sini adalah mendengar aspirasi di luar sana. Kami menunda tidak saja atas usul pemerintah tapi juga atas aspirasi dari adik-adik mahasiswa,” lanjutnya.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Adapun terkait RUU Pertanahan, kata Bamsoet, masih dalam tahap pembahasan. Sehingga ia mengatakan tidak benar bahwa DPR akan mengesahkan RUU Pertahanan.
“Kami juga mendengar bahwa RUU Pertanahan akan disahkan. Ini masih jauh dari permainan, jadi tidak benar itu,” ucapnya.
“Lalu RUU Pemasyarakatan napi bisa cuti dan jalan-jalan di mal itu tidak benar,” sambungnya.
Sementara itu terhadap penolakan terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan, Bamsoet mengatakan DPR tidak bisa membatalkannya.
“Terkait UU KPK karena prosesnya sudah selesai antara pemerintah dan DPR, maka selanjutnya adalah proses di mana kita menunggu penomoran UU tersebut,” tutupnya.
Editor: PAR
Sumber: Kumparan