Jakarta – Perusahaan Listrik Nasional Israel (IEC) memutus aliran daya di sebagian wilayah Tepi Barat. Penyebabnya karena tunggakan listrik Palestina mencapai hampir US$483 juta atau Rp6,7 triliun.

IEC mengatakan perusahaan distributor listrik Palestina berutang sebesar 1,7 miliar shekel atas penggunaan listrik di Tepi Barat.

IEC menuturkan pihaknya akan “mengurangi aliran listrik di sejumlah area di Tepi Barat” mulai awal pekan ini karena tunggakan tersebut.

Dikutip AFP, Senin (23/9), IEC melakukan hal tersebut lantaran tak kunjung menerima alternatif pembayaran dari Palestina. Sementara itu, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengecam pemutusan akses listrik ini.

Palestina memperingatkan pemangkasan akses listrik ini dapat mempengaruhi operasional rumah sakit dan pusat kesehatan. Palestina menganggap langkah tersebut merupakan bentuk pemerasan yang dilakukan Israel.

“Pemerintahan pendudukan Israel mencoba menekan pemerintah Palestina untuk menerima kesepakatan yang tidak menghormati hak warga Palestina, melalui sanksi-sanksi ini dan juga eksploitasi hutang listrik,” kata perwakilan Kementerian Energi Palestina, Zafer Melhem.

Palestina menuturkan pihaknya telah membayar hampir US$100 juta utang listrik itu.

Palestina memang tengah berada dalam krisis keuangan, terutama setelah Amerika Serikat sebagai donor terbesar memutus sebagian besar bantuan.

Krisis keuangan semakin parah setelah Israel menangguhkan pembagian uang pajak barang senilai US$10 juta setiap bulan yang sebenarnya merupakan hak pemerintah Palestina.

Penangguhan itu dilakukan Israel sebagai protes karena pemerintahan Abbas terus membagikan sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di penjara Israel. Sementara itu, Palestina menganggap warganya yang menjadi napi di Israel merupakan pejuang terhadap pendudukan.

Selama ini, Israel memang mengumpulkan sekitar US$190 juta setiap bulan. Uang itu hasil dari penarikan pajak terhadap setiap barang dan produk yang transit melalui pelabuhan Israel dan akan dijual ke pasar Palestina.

Di bawah perjanjian perdamaian sementara, uang pajak itu selama ini lantas dibagi Israel kepada otoritas Palestina. Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut.

Belakangan, Presiden Abbas juga dilaporkan memecat seluruh penasihatnya lantaran tak lagi sanggup menggaji pegawai. (rds/ayp)

Editor: PAR
Sumber: CNN Indonesia