Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo┬ámengklaim data kependudukan tak terganggu meski situs resmi Kemendagri┬ádiretas sejak Minggu (22/9).

Tjahjo mengatakan peretasan yang dilakukan hanya sebatas pengubahan tampilan beranda situs (deface). Hal itu sudah ditangani langsung oleh Kemendagri.

“Sudah diatasi. Enggak ada (pengaruh ke data kependudukan). Hanya itu saja,” kata Tjahjo saat ditemui usai Peluncuran Pilkada Serentak 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Kemendagri, kata Tjahjo, sudah langsung melakukan penelusuran terhadap peretas. Mereka juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

“Sudah jelas tanggal dan hari apa, jam apa, arah dari daerah apa, sudah ketahuan,” ucap dia.

CNNIndonesia.com mencoba mengakses situs resmi Kemendagri di alamat kemendagri.go.id pada Senin (23/9) pukul 12.15 WIB. Namun situs tak bisa diakses dan hanya menampilkan layar bertuliskan “this site can’t be reached“.

Peretasan situs resmi Kemendagri diketahui usai menjadi perbincangan di media sosial. Dari tangkapan layar yang beredar, peretas menyampaikan pesan terhadap pelemahan KPK.

Peretas mencantumkan gambar batu nisan bertuliskan “R.I.P KPK”. Mereka juga menyindir pemerintah yang belakangan tak memihak kepada rakyat lewat beberapa kebijakan.

“Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, seharusnya kau menuruti apa keinginan kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!!” tulis peretas.

Diserang Ribuan pada 2019, KPU Waspada 2020

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaspadai serangan siber pada Pilkada Serentak 2020 setelah situs resmi mereka mengalami ribuan upaya peretasan pada Pemilu 2019 lalu.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan situs resmi KPU, yakni kpu.go.id, mengalami 5.747 serangan selama perhelatan Pemilu 2019.

“Di 2019, data kita menunjukkan serangan itu begitu banyak. Berbagai macam tipe serangan, jumlahnya lebih dari 5 ribu cyber attack,” kata Arief dalam dalam Peluncuran Pilkada Serentak 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

KPU mencatat situs resmi mereka mengalami 1.595 SQL injection, 1.757 PHP code execution, 510 port scanner, 788 malicious URL, 604 remote shell, 115 brute force, dan 378 serangan lainnya.

Selain serangan siber terhadap situs resmi KPU, serangan hoaks juga gencar dilancarkan oleh banyak pihak. Serangan hoaks pada 2019 sudah menyasar pribadi para pimpinan KPU. Itu berbeda dibanding pada 2014 lalu.

Arief lantas menyinggung salah satu hoaks tentang identitas dirinya. Salah satu hoaks yang ramai diperbincangkan adalah kabar bahwa Arief merupakan keturunan China.

“Ini harus kita waspadai, ada perubahan kultur dalam proses penyelenggaraan pemilu, dalam respons pemilu, ditambah kecanggihan teknologi, medsos berkembang pesat,” ujarnya.

Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Ada 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota yang ikut serta.

Sebelumnya, potensi serangan terhadap KPU via media sosial juga sudah diramalkan Manajer Hubungan Pemerintah Facebook Indonesia Noudhy Valdrino. Ia mengatakan penyebaran hoaks di media sosial masih akan jadi tantangan di Pilkada Serentak 2020.

“Melihat Pilkada 2020 yang akan datang, kita belum selesai 2019, tapi sudah siap-siap lagi 2020, tantangannya masih sama, Pak Arief dan KPU. Tantangannya bagaimana kita memilah konten itu hoaks atau bukan,” kata Rino dalam Focus Group Discussion Hoax dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/8).

(dhf/bmw)

Editor: PAR
Sumber: CNN Indonesia