Dasco menjelaskan alasan penolakan itu karena berbagai daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK.
Misalnya, kata dia, potensi pelemahan KPK bisa terlihat saat anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung pemerintah.
Presiden Jokowi dalam keterangan sebelumnya mengatakan pembentukan dewan pengawas bagi KPK harus diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. Sementara pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan oleh presiden setelah melalui proses penjaringan oleh panitia seleksi.
Sufi menyebut penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK.
“Sementara ya mungkin dalam masa sekarang tidak ada niatan dari pemerintah untuk mengintervensi KPK, tetapi karena ini UU berlakunya sangat lama, bisa kemudian hal tersebut rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK,” kata dia.
Lebih lanjut, Dasco mengusulkan seharusnya anggota Dewan Pengawas KPK itu tak dipilih oleh pemerintah. Ia mengusulkan anggota Dewan Pengawas itu seharusnya ada representasi dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif.
“Dan ada beberapa pasal lagi yang sedang kami kaji, dan saat ini anggota kami di Badan Legislasi (Baleg) sedang akan membahasnya,” kata dia.
Selain itu, Dasco menyatakan usulan DIM dari pemerintah itu berbeda jauh dari yang diusulkan Fraksi Gerindra di DPR terkait revisi UU KPK itu.
Usulan dari Gerindra, kata dia, memiliki keinginan untuk memperkuat KPK.
“Waktu awal itu kami kan ikut mengusulkan dengan usulan yang sudah dibicarakan dalam rangka penguatan KPK, kan. Nah, tetapi kemudian ketika surpresnya turun dan DIM serta pembahasan kerja kementerian kami lihat bahwa hal tersebut ada poin pasal yang cenderung nanti bisa melemahkan,” kata dia.
(rzr/wis)
Sumber: CNNIndonesia