Jakarta, POJOK BATAM.ID – DPR akan merevisi UU KPK yang berisi salah satunya memberikan kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga mencabut penyidik independen. Padahal, materi tersebut pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditolak.
“Berkali-kali MK melalui putusannya tahun 2003, 2006 dan 2010 telah menyatakan tidak diberikannya kewenangan SP3 bagi KPK adalah konstitusional,” kata peneliti Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Universitas Jember, Fahmi Ramadhan Firdaus, kepada wartawan, Senin (9/9/2019).
Revisi juga akan menghapus kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen sehingga tidak layak masuk dalam materi revisi UU KPK karena sudah dinyatakan materinya bertentangan dengan konstitusi.
Putusan MK yang dimaksud yaitu putusan atas gugatan koruptor OC Kaligis yang menggugat penyidik KPK. Namun MK menilai praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hong Kong dan Singapura. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya terlepas dari Kepolisian.
Pola rekrutmen dan jenjang karier di ICAC Hong Long berdasarkan keahlian dan kinerja, sedangkan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura penyidiknya khusus dan dianggap sama dengan perwira polisi berpangkat inspektur ke atas, hal ini karena CPIB Singapura yang independen terlepas dari Kepolisian.
Editor: HEY
Sumber: detikNews
