Dubes RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib. Foto: Dok. KBRI Jenewa
POJOK BATAM.ID – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi dan situasi yang terjadi di Papua. Kekhawatirannya tersebut disampaikan melalui konferensi pers dan media statement yang dimuat di situs KTHAM pada Rabu (4/9).
Dalam statement itu, KTHAM menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan. Namun, KTHAM juga menyambut baik himbauan Presiden Joko Widodo untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dari pemerintah Indonesia di Papua.
Suasana bangunan terbakar usai kerusuhan di Jayapura, Papua. Foto: ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Merespons komentar dari PBB tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib menyatakan telah melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan KTHAM untuk menjelaskan situasi Papua. Pertemuan ini dilakukan beberapa hari sebelum KTHAM menggelar konferensi pers.
“Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapat berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian,” kata Hasan, dikutip dari keterangan yang diterima kumparan, Kamis (5/9).
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. Foto: ANTARA FOTO/HO/PTRI JENEWA
Selain menyampaikan perkembangan situasi, Hasan juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan untuk meredam situasi di Papua. Termasuk di antaranya penegakan hukum, upaya untuk dialog, dan persuasi.
“Disampaikan bahwa aparat keamanan telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa,” kata Hasan.
“Dijelaskan pula terkait pembatasan sementara akses internet untuk mencegah terjadinya kembali penyebaran hoax dan disinformasi yang telah memperkeruh suasana dan merugikan rakyat,” ujar Hasan.
Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar usai berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Hasam menjelaskan kepada PBB bahwa kebijakan pembatasan sementara akses internet di Papua masih terus dimonitor dan dievaluasi seiring dengan kondisi di Papua.
“Ditegaskan pula bahwa baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah mencetuskan protes massa di Papua,” ujar Hasan.
Hasan menilai penjelasan darinya itu kiranya cukup memberikan gambaran yang jelas dan akurat bagi KTHAM akan kondisi di Papua. Dia pun mengapresiasi KTHAM telah mengeluarkan komentar yang cukup berimbang antara penyampaian keprihatinannya dengan sambutan baik atas upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam mengatasi situasi di Papua.
Editor: HEY
Sumber: kumparan