POJOK BATAM.ID – Situasi di Papua kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Presiden Joko Widodo telah meminta TNI-Polri untuk menindak tegas pelaku anarkistis, terutama oknum-oknum yang telah merusak fasilitas-fasilitas publik dan memicu kerusuhan di Papua.
Deputi V Bidang Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani, menjelaskan langkah-langkah yang diambil Presiden Jokowi terkait penanganan konflik di Papua menunjukkan negara tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan anarkistis. Apalagi, jika tindakan itu sudah merembet pada pengrusakan hingga kekerasan.
“Persoalan Papua itu sangat kompleks. Bukan hanya persoalan kesejahteraan saja, juga soal keamanan. Apakah tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan, atau penghilangan nyawa sesorang akan dibiarkan? Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional,” kata Jaleswari pada wartawan, Jumat (30/8).
Kendati demikian, tindakan keamanan yang dilakukan pemerintah diakuinya sebagai langkah terakhir yang dilakukan secara terpaksa. Tentunya, dengan berdasarkan standar yang ditentukan untuk meredam kerusuhan.
“Presiden selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun, bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan, tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel,” jelasnya.
Jaleswari menegaskan, persoalan utama yang harus dikerjakan berupa langkah menghentikan kerusuhan di Papua. Bukan tentang demonstrasi damai yang berujung tindakan anarkis.
“Kita semua harus memahami bahwa isu utamanya hari ini adalah bagaimana kita menghentikan kerusuhan ini? Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma kerusuhan,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Jaleswari mengingatkan pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, terutama tokoh adat dan agama, untuk menyelesaikan konflik di Papua.
“Tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini. Papua adalah kita. Kewajiban kita semua untuk menciptakan Papua yang berkeadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan,” tandasnya.
Kerusuhan terjadi di Jayapura, Deiyai, Abepura, hingga Sentani, pada Kamis (29/8) pagi. Massa membakar gedung-gedung mulai dari Pelabuhan Sentani hingga Gedung GraPARI. Akibatnya, seorang anggota TNI tewas terkena parah, dan lima anggota TNI-Polri lainnya mengalami luka parah.
Editor: HEY
Sumber: Kumparan
Sumber: Kumparan
